TNews, BENGKULU – Calon Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, baru-baru ini mengemukakan rencananya untuk menurunkan pajak 10% pada bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu.
Namun, pernyataan ini menuai reaksi keras dari masyarakat, yang menilai janji tersebut bukan hanya tidak paham peraturan, tetapi juga mencurigakan karena dinilai menguntungkan segelintir pihak berkapital.
Aktivis pemuda Feri Vandalis menegaskan bahwa penurunan pajak yang diusulkan Helmi bukan untuk kepentingan rakyat kecil, melainkan lebih kepada memberikan fasilitas bagi perusahaan dan orang kaya.
“Janji ini justru akan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menguntungkan kalangan tertentu, terutama perusahaan-perusahaan besar,” ujarnya.
Feri menjelaskan, pajak 10% tersebut dikenakan pada BBM non-subsidi, yang mayoritas digunakan oleh industri tambang, angkutan CPO, serta kendaraan berat. Sementara itu, masyarakat miskin yang menggunakan BBM bersubsidi tetap dilindungi oleh ketentuan yang sudah ada.
“Jika Helmi ingin menghapus pajak ini, berarti ia berusaha melindungi kepentingan orang kaya dan perusahaan kapitalis,” tambahnya.
Sejak penerapan UU Hak Keuangan Pusat dan Daerah, banyak provinsi lain telah menerapkan pajak yang sama untuk BBM non-subsidi demi meningkatkan PAD dan pelayanan publik.
Bengkulu juga tidak terkecuali, dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 yang mengatur tarif pajak untuk mendukung pembangunan daerah.
“Helmi seharusnya memahami dasar keputusan yang diambil oleh DPRD saat mengesahkan pajak ini. Mengeluarkan pernyataan tanpa pemahaman yang jelas justru menunjukkan ketidakmampuan sebagai calon pemimpin,” kritik Feri.
Dengan nada skeptis, Feri menegaskan bahwa rencana Helmi tidak hanya sekadar janji populis, melainkan bisa jadi bagian dari agenda terselubung untuk kepentingan kapitalis yang selama ini memanfaatkan situasi di Bengkulu.
“Jangan biarkan rakyat terjebak dalam harapan palsu. Pemimpin harus berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” tutupnya.
Masyarakat Bengkulu harus cermat dalam menilai janji politik dan memastikan bahwa aspirasi mereka tidak terpinggirkan demi kepentingan golongan tertentu. (**)
