TOTABUANEWS, MANADO – Dewan Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara (Sulut) Kamis (21/03) kemarin menggelar hearing terkait masalah CV Net Invest. Hearing menghadirkan pihak korban Net Invest, Kepolisian, OJK dan Bank BRI. Puluhan partner dan investor Net Invest juga hadir dalam rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut didampingi Ketua Komisi 1 Ferdinand Mewengkang.
Jane Pangauw, salah-satu partner sekaligus investor CV Net Invest sempat menangis ketika menyuarakan aspirasi.
Pada rapat yang dihadiri Kapolresta Manado, Kombes (Pol) Rio Permana Mandagi, Edwin Mandagi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Saiful Wachit SH. SIk dan pihak Bank BRI, Pangauw menjelaskan kronologi penyitaan dokumen dan uang pada Jumat 28 Agustus 2015 lalu. “Tim Polresta melakukan penyitaan dokumen dan uang Miliaran padahal uang itu bukan uang hasil kejahatan atau korupsi,” jelas Pangauw.
Hal lain ditanyakan Pangauw, sebelum penyitaan kantor Net In berjalan lancar setelah penyitaan 900 partner dan ribuan investor dirugikan. “Jika CV Net In belum melengkapi ijin seyogyanya diberi kesempatan membuat ijin. Kalaupun kasus Net In merupakan kasus perbankan apakah OJK sudah memberi kesempatan memperbaiki sistem agar bisa beroperasi dan tidak merugikan masyarakat banyak?
“Waktu 8 bulan kasus diam ditempat. Sebagai masyarakat kecil tidak patah arang, kami merasa dewan adalah rumah kami. Sudah ada perceraian karena kasus Net In kemudian banyak anak tak bisa lanjut sekolah,” tutur Pangauw sambil menangis.
Kapolresta Manado, Kombes (Pol) Rio Mandagi yang mendengarkan jeritan hati korban CV Net Invest, memberikan apresiasi tinggi kepada para korban. Polisi lanjut Mandagi hanya menjalankan tugas sebagai aparat hukum. Di negara hukum segala permasalahan harus diselesaikan secara hukum.
“Saya senang kita saling berhadapan agar jelas tidak ada dusta diantara kita. Sudah sering ketemu dan saya jelaskan. Net Invest itu salah karena tidak memiliki kriteria lembaga berbadan hukum,” jelas Mandagi.
Lanjut Mandagi, yang dilakukan oleh Net Invest untuk menipu masyarakat Manado. Harapnya, siapun yang mendapatkan informasi keberadaan Focksi Rapar dan Syalomitha Rapar, dua Leader Net Invest yang sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
“Saya sedih karena keluarga saya juga kena. Mereka itu (Focksi dan Syalomitha) melakukan Kriminal Justice Sistem. Indonesia adalah negara hukum sehingga semua WNI harus taat hukum. Soal uang yang disita aman di bank,” tegas Mandagi
“Pengalaman selama ini ujung-ujungnya tersangka pasti lari. Bunga bank 7,5 persen setahun, Net In memberi bunga 100 persen setiap bulan. Ilmu ekonomi dimana ini? Nyatanya sekarang kalau mereka benar ada dimana mereka? Silahkan cari dimana mereka? Sebagai petugas negara kami harus bertindak agar kedepan tidak jatuh lebih banyak korban. Saya dengar ada lagi yang buka saya minta OJK lihat itu,” pungkas Mandagi.
Disisi lain, korban Net Invest yang diwakili Aryati Rahman dari LBH mengatakan, dua minggu lalu korban datang ke BLH mengadu terkait proses hukum dan dampak bagi masyarakat sebagai korban.“Kami mengadu disini karena DPRD memiliki kewajiban melindungi masyarakat yang tertimpa masalah,” ujar Rahman.
Ismed Muhammad, salah-satu partner CV Net Invest yang menjadi korban mengatakan, sebagai warga negara sangat mendukung aparat kepolisian dalam hal penegakkan hukum termasuk penyelesaian masalah dugaan penipuan oleh pimpinan CV Net Invest.
“Disisi lain terkait Net In yang korbannya masyarakat Sulut. Uang yang disita di Net In yang adalah uang kami harus dikembalikan,” tukas Muhammad pada hearing
Sementara itu, Wenny Lumentut yang memimpin rapat mengatakan DPRD tidak berwenang memutuskan tapi sekedar memberikan rekomendasi solusi terbaik penyelesaian masalah Net Invest,” tukas Lumentut.
Usai hearing, salah satu personil Komisi I Deprov Rasky Azhari Mokodompit mengatakan, terkait persolalan ini alangka baikknya mengikuti proses hukum yang berlaku. “Dalam amatan kami ini termasuk money laundry. Semacam investasi yang menjanjikan tapi tak jelas,” tandas Rasky.
David Rumondor
