TOTABUANEWS, BOLSEL – Sekira 160 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), segeradirumahkan alias Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasalnya, ratusan abdi negara tersebut masuk dalam roadmap rasionalisasi, yang diberlakukan pemerintah pusat melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dengan alasan hanya mengantongi ijazah SMA.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bolsel, melalui Kepala Bidang Disiplin dan Penindakan, Muksan Kunsi, saat dikonfirmasi sama sekali tidak membantah kabar tersebut. Dijelaskannya, jumlah PNS lulusan SMA, SMP dan SD yang mengabdi di lingkup Pemkab Bolsel ada sekira 482 (selengkapnya lihat grafis). Rata-rata didominasi oleh penjaga sekolah danSekretaris Desa (Sekdes). Namun kata Muksan, rasionalisasi tak harus membuat para PNS lulusan SMA khawatir. Pasalnya, ada indikator tertentu untuk pemberlakukan rasionalisasi. Diantaranya, PNS yang berusia 50 tahun ke atas dan masa kerjanya sudah di atas 20 tahun. “Rasionalisasi juga berlaku bagi PNS yang dinilai sudah tidak proaktif lagi dalam bekerja,” jelasMuksan. Dia menyebutkan, setelah dilakukan pendataan, didapati 160 PNS yang akan di rumahkan dalam waktu dekat. “Sudah di dalamnya Sekdes, penjaga sekolah dan tenaga teknisi lain. “Kita masih menunggu juknis. Gaji pensiun akan diterima perbulan atau diberikan sekaligus,” tuturnya.
Sekadar informasi, roadmap rasionalisasi sebagaimana edaran KemenpanRB beberapa waktu lalu. Disebutkan, sekira 1,37 juta PNS di Indonesia yangtersebar di jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD akan dirumahkan atau di PHK. PNS yang masuk daftar rasionalisasi akan diberikan kompensasi. Dengan demikian, PNS yang dirumahkan tersebut bisa memikirkan alternatif pekerjaan lainnya.
Raldy D
