TNews, POLITIK – Aroma konflik politik kembali menyeruak di Jawa Barat. Kali ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan tajam setelah Fraksi PDI Perjuangan secara demonstratif melakukan aksi walk out dari rapat paripurna DPRD, Jumat (16/5).
Aksi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara PDIP dan sang gubernur kian memburuk, menjadikannya “musuh politik baru” partai berlambang banteng itu—setelah sebelumnya hubungan PDIP dengan mantan Presiden Jokowi juga tak akur.
Ketegangan bermula dari pernyataan kontroversial Dedi Mulyadi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei lalu. Dalam pidatonya, ia menyebut bahwa rapat dengan DPRD tidak lagi diperlukan. Sebuah pernyataan yang dinilai melecehkan institusi legislatif dan memicu kemarahan parlemen.
“Pernyataan Gubernur mencederai marwah DPRD dan menampilkan wajah arogansi kekuasaan. Ini bukan sekadar miskomunikasi—ini pelecehan terhadap prinsip demokrasi,” ujar Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP, dengan nada tajam sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang.
Memo Hermawan, politisi PDIP lainnya, bahkan menyebut partainya akan segera menggulirkan hak interpelasi untuk ‘memanggil’ Gubernur Dedi Mulyadi ke hadapan DPRD guna memberikan klarifikasi resmi atas ucapannya.
Langkah PDIP ini dinilai sebagai babak baru dalam peta konflik politik Jawa Barat, yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara strategis nasional.
Menanggapi aksi walk out tersebut, Dedi Mulyadi terlihat tenang. Ia menyebut bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. “Setiap fraksi punya hak menyampaikan sikap politik. Ini dinamika biasa, dan saya menghormatinya,” ujar Dedi dalam pernyataan resminya.
Namun pernyataan itu belum cukup menurunkan tensi politik. Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, bahkan mengisyaratkan bahwa ada potensi krisis komunikasi serius antara eksekutif dan legislatif.*
