TOTABUANEWS, BOLMONG – Hasil koordinasi dengan salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hadar Nafis Gumay, tinggal Bolaang Mongondow, satu-satunya daerah yang menggelar Pilkada di Indonesia yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pada Pilkada tahun 2017.
Menurut Ketua Divisi Perencaan, Anggaran dan Logistik KPU Bolmong, Lilik Mahmuda S Sos I, mengatakan hasil koordinasi dengan Hadar Nafis Gumay, melalui media sosial WatsApp, tinggal Bolmong yang belum NPHD dari lima daerah yang belum NPHD pada 22 Mei silam. “Iya, informasi dari Pak Hadar, tinggal kita (Bolmong, red) yang belum tandatangan NPHD,” kata Lilik.
Menurutnya, semua tergantung dari Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong. Sebab, persoalan tanggal 22 Mei lalu, kenapa KPU belum tandatangan karena dalam NPHD tidak mencantumkan total anggaran yang dibutuhkan. “Daerah lain NPHD nya mencatumkan jumlah total, tinggal ayat penjelasan terkait tahapn pencairannya,” jelas Lilik.
Ditambahkan, misalnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam NPHD totalnya 24,4 Miliar, dan penjelasan pasal, Tahap pertama 10 Miliar di APBD 2016, Rp 8 Milyar di APBD-P 2016, dan sisanya di APBD 2017 sebesar Rp 6,4 Milyar. “Yang kami inginkan seperti itu, tapi kemarin (Minggu, red), Pemda tidak mau mencantumkan total, dengan alasan belum tersedia anggaran di APBD. Padahal, daerah yang Pilkada 2017 hampir semuanya begitu, tinggal diatur pasal-pasal penamabahan,” tambahnya lagi.
Ketua KPU Bolmong Fahmi Gobel, menambahkan semua tergantung political wil dari Pemda. Apabila serius fasilitasi Pilkada, maka anggarkan sesuai kebutuhan yang telah terbahas dengan Pemda yakni Rp 25,8 Milyar. “Kami harapkan juga, anggaran pengamanan dianggarkan. Jangan sampai Pilkada sudah jalan, sementara anggaran pengamanan Pilkada juga tidak ada,” katanya lagi.
Menurutnya, bila alasan Pemda sisa dari Rp, 19 Milyar masih akan dibahas dengan Pemda, maka logikanya di APBD Perubahan 2016. Dan bila running APBD-P, mulai Oktober 2016 sedangkan saat itu sudah panas-panas Pilkada karena memasuki masa kampanye dengan resistensi tinggi, maka kita juga akan terkendala dengan situasi keamanan. “Sementara anggaran pengamanan juga informasi kami dengan belum ada. Jadi butuh keseriusan lah, dalam Pilkada ini, karena Pilkada adalah hajatan masional, yang diamanatkan UU,” tutup Fahmi.
Tim Totabuanews
