DPRD Boltim Gelar Paripurna APBD-P 2016

0
47

ADVERTORIAL,BOLTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) gelar Paripurna APBD Perubahan 2016. Rapat yang dipimpin wakil ketua II DPRD Efendy Muaya dengan dihadiri Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH, Sekda Boltim Ir Muhamad Assagaf, Segenap Anggota Dewan Boltim, sejumlah Pimpinan SKPD dan sejumlah ASN dan kepala desa, Bertempat di kantor DPRD Boltim.

17e44164-db9b-46ad-95bf-aee05e6d49deDalam pembahasan APBD-P Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPASP), Legislatif dan eksekutif Kabupaten Boltim menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD 2016, Kamis (04/08). Setelah disepakatinya KUA dan PPAS tersebut, Bupati Boltim Sehan Landjar langsung menyampaikan rancangan perubahan APBD 2016 melalui rapat paripurna ini.

1b42d271-45bf-4e1c-8f8b-b3913326cf15Bupati menjelaskan ada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar unit organisasi. Sementara untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dititik beratkan pada tujuh sektor yang menjadi isu strategis. yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan public, penataan aspek kelembagaan, memantapkan desentralisasi serta reformasi birokrasi dan hukum, “isu strategis diatas telah disinkronkan dengan strategi pembangunan nasional yang mengacu pada nawa cita,” terang Bupati.

9c0f5cb2-f9d1-4206-97a0-3b9ff82da106Dengan landasan tersebut, Pemda Boltim menyampaikan KUA- PPAS Perubahan APBD Tahun 2016 dengan nilai untuk Belanja tidak langsung sebesar Rp. 255.952.375.829 dari APBD yang ditetapkan sebelum perubahan yakni, Rp. 260.110.214.528 sedangkan untuk Belanja langsung tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 281.174.013.598, “APBD Kita mengalami penurunan pada Belanja tidak langsung sebesar 2 persen karena perlu ada kehati-hatian mengingat hasil dari audit Inspektorat dan BPK masih ada desa yang belum patuh dalam menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa,” Kata bupati.

Selanjutnya Bupati menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk memberikan perhatian dan pro aktif terhadap agenda pembahasan sehingga dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan.

 

Peliput : Dicky Mamonto

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.