TOTABUANEWS, MANADO – Belum setahun dilantik sebagai Gubernur Sulut, namun Olly Dondokambey rupanya sudah dua kali ganti mobil dinas (mobnas). Hal ini melahirkan, opini buruk pemborosan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut.
Dimana sebelumnya, Pemprov telah menganggarkan pengadaan mobnas Gubernur dengan jenis Toyota Innova. Namun belum beberapa bulan, pemprov kembali menganggarkan pengadaan mobnas gubenur dengan nilai Rp1,7 miliar.
Menanggapi itu, Fraksi PDIP DPRD Sulut melalui personel Julius Jems Tuuk, pengadaan mobnas mewah gubernur adalah sebuah kewajaran. “Kalau bicara dari sisi non partai, saya berpendapat dengan mobil seharga begitu adalah hal yang wajar, karena kinerja pak OD bagus, dan ini fakta,” tukas Tuuk, anggota Komisi Satu DPRD Sulut.
Lanjut Tuuk, jika Gubernur Olly Dondokambey diibaratkan sebagai seorang Chief Exekutiv Officer (CEO) di salah satu perusahaan swasta. Maka stakeholdernya adalah masyarakat Sulut dan dibantu oleh begitu banyak manager dalam hal ini adalah kepala-kepala SKPD maka, Mobnas seharga Rp 1,7 Miliar itu wajar, karena banyak prestasi yang telah Gubernur Dondokambey torehkan bagi Sulut.
Tuuk mengakui juga harga mobnas sebesar Rp 1,7 Miliar kemurahan. ” Apabila seseorang berprestasi maka sepantasnya harus dihargai. Karena penghargaan hanya dimiliki oleh orang berprestasi. Dan prestasi dari Gubernur Dondokambey faktanya dilapangan banyak yang berbicara. Itu pun tidak hanya masyarakat, seorang presiden pun mengakuinya,” imbuh Tuuk.
Sedangkan mengenai anggaran yang dipangkas kemudian digeser untuk pembelian Mobnas mewah, Tuuk mengatakan agar jangan hanya melihat dari satu sisi, akan tetapi harus dari sisi yang berbeda. ”Memang diawal tidak dianggarkan, terus kalau tidak dianggarkan sekarang mau dianggarkan kapan? artinya kita harus melihat ini dari angle yang berbeda,” ungkap anggota Fraksi PDIP.
Tuuk pun menandaskan, sekalipun anggaran dipangkas, tetapi APBD tahun 2106 jauh lebih tinggi dari APBD 2015. ”Coba lihat data, kan masih naik signifikan 2.9 Triliun untuk tahun 2016, sedangkan tahun 2015, 2.4 Triliun atau hampir 2.5 Triliun, ada selisih 400 Miliar banyaknya. Jadi, jangan dilihat angkanya, akan tetapi lihat item-itemnya yang dipotong dari perjalanan dinas SKPD,” tambahnya.
David Rumondor
