TOTABUANEWS, BOLMONG – Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabtu (05/11/2016), menggelar sosialisasi tatap muka, dalam rangka pencegahan dan penanganan pelanggaran tahapan kampanye, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup), tahun 2017.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, dengan menghadirkan tiga nara sumber, masing-masing, Ketua Bawaslu Sulut Harwin Malonda SH MPd, Komisioner KPU Bolmong, Deandels Sambowadile dan akademisi DR Tommy Sumakul SH MH.
Agenda yang dihadiri sekitar 100 orang dari pelbagai unsur seperti tokoh masyarakat, akademisi, Ormas, organisasi kepemudaan, jurnalis, Kepolisian, BKD, Kesbangpol-Linmas, perwakilan Paslon, Kejaksaan, Pengadialan Negeri, Panwascam dan lain-lain ini, pembukaan diawali dengan laporan ketua panitia kegiatan yang disampaikan Sekretaris Panwas Bolmong, Samsul Ligatu.
Ketua Panwas Bolmong, Neny Kumayas SIP MA, saat membukan kegiatan mengatakan, sosialisasi
ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan didalam Pilkada Bupati dan Wabup, tahun 2017 mendatang.
Menurutnya, sosialisasi ini merupakan hal terpenting dalam penanganan pelanggaran pada pelaksanaan tahapan kampanye.
“Ada beberapa hal yang harus diketahui kita semua. Termasuk masalah yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat dan tim suksesnya. Bahkan adanya keterlibatan ASN, perlu diawasi,” kata Kumayas.
Sementara itu, pemateri dari akademisi, DR Tommy Sumakul, membahas masalah partisipasif pemilih dan regulasi yang setiap hajatan pesta demokrasi termasuk Pilkada ini, berubah-ubah tak ada yang paten.
Menurutnya, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya sebuah kepentingan terlalu besar.
Lanjutnya, cara melakukan sosialisasi sudah tentunya harus melihat kultur dan latar belakang di daerah tersebut, karena masing-masing daerah berbeda cara pendekatannya.
“Ada tiga hal tahapan yang paling krusial sering menimbulkan potensi masalah. Diantaranya soal penyusunan daftar pemilih. Politisasi penggunaan anggaran negara, yang biasanya dilakukan para incumben atau calon petahana. Dan yang terakhir adalah pihak penyelenggara tidak netral. Inilah masalah krusial yang menimbulkan dampak kerawanan kamtibmas di daerah,” terang Sumakul.
Disatu sisi, Komisioner KPU Bolmong, Deandels Sambowadile, menjelaskan saat ini tahapan kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wabup Bolmong 2017, sedang berjalan.
“Pada tahapan kampanye ini, nantinya akan ada beberapa hal yang timbul diakibatkan oleh oknum-oknum yang dengan sengaja maupun tak sengaja, mengabaikan regulasi atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Bila kita tidak mengacu pada aturan main, sudah tentu akan menimbulkan permasalahan,” kata Deandels.
Ketua Bawaslu Sulut, Harwin Malonda SH MPd menambahkan, menyangkut kampanye diluar politik uang, keterlibatan ASN, serta penggunaan fasilitas negara, ini adalah sebuah pelanggaran. Namun tak semua orang yang berhak melaporkan adanya sebuah pelanggaran.
“Yang berhak melaporkan adanya sebuah pelaggaran adalah pemilih ataupun peserta pemilu. Dimikian pula batas kadaluarsa laporan juga berlaku. Lamanya 7 hari setelah kejadian, dan ini akan ditindaklanjuti oleh Panwas dan Gakumdu yang terdiri Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan,” ujarnya.
TIM TOTABUANEWS
