ADVETORIAL, MANADO – Masa Reses I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulut. Kegiatan ini merupakan kewajiban para anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat maupun mensosialisasikan kegiatan pembangunan dan aktifitas di lingkungan DPRD Sulut. Hal ini dilakukan oleh semua Anggota DPRD seperti Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw, Anggota DPRD Provinsi Sulut Inggried Sondakh dan Amir Liputo.
Ketua DPRD Provinsi Sulut , Andrei Angouw Daerah Pemilihan(Dapil) Kota Manado mengadakan Reses I tahun 2017 di Mahakeret Barat, Selasa (02/05/2017) sekira pukul 20.00 Wita. Dalam kegiatan reses ini banyak masyarakat yang berantusias memberikan masukkan dan pertanyaan.
Salah satunya warga Mahakeret Barat, Bapak Yoke Emor , Beliau mengatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang mengeluh mengenai PLN yang sering mati lampu, dan juga tarif yang tiba-tiba di naikkan tanpa ada sosialisasi. “Kami masyarkat resah dengan tarif PLN yang tiba-tiba naik tanpa ada sosialisasi,” ujar Yoke
Begitu juga dengan Bapak Ferry Salu yang bertanya mengenai program Pemerintah dalam hal ini program BPJS. “Kalau tidak salah ini merupakan program dari Bapak Jokowi tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS), tapi kenapa masyarakat yang kurang mampu harus membayar, kenapa BPJS tidak sinkron deng KIS,” tanya Ferry.
Menanggapi hal tersebut , Angouw mengatakan, mungkin baru kemarin dan hari ini yang mati lampu, PLN ini kendalanya transmisinya. “Kalau tidak salah tahun lalu kendalanya adanya pembangkit yang ada di Amurang, tersebuttapi saat ini transmisinya yang mereka harus lengkapi, mereka sudah meminta akan adanya Perda Pohon karena adanya pohon-pohon yang sudah tidak baik yang sudah mengganggu kabel, dan untuk tarif memang PLN nanti akan koordinasi,” pungkas Angouw.
Dan terkait BPJS dan KIS itu iuran BPJS di tanggung Negara, BPJS itu Asuransi, KIS itu Pemerintah yang bayar. “Kan ada BPJS , ada yang Mandiri itu di bayar sendiri,ada yang tidak mampu yang di bayar negara itu adalah KIS, di Sulut ada 30% yang belum tercover, koordinasi saja dengan Lurah, karena ini tanggung jawab Pemerintah dalam Kota, kalau nanti Pemerintah Kabupaten ada masalah nanti Pemerintah Provinsi Sulut akan membantu,” tutup Angouw sembari mengatakan agar masyarakat yang mengikuti Kartu BPJS Mandiri agar membayar asuransi tepat waktu, agar tidak mengalami kesulitan.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa-Tomohon, Inggried Sondakh , Senin(01/05/2017) melaksanakan Reses I di Aula GMIM Getsemani Senduk , Kabupaten Minahasa. Berbagai aspirasi dari masyarakat mencuat , selain lampu jalan, infrastruktur, masa jabatan Kumtua atau Kepala Jaga pun jadi aspirasi masyarakat. Menurut Pak Umar salah satu warga , jabatan Kumtua ada yang sudah bertahun-tahun dan belum diganti. “Padahal dia hanya pelaksana tugas,” ujarnya.
Saat ditemui awak media dan ditanya tanggapan mengenai aspirasi masyarakat tersebut, Inggried Sondakh mengatakan bahwa aspirasi akan disampaikan kepada Pemerintah. Apa yang jadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan disampaikan untuk ditindaklanjuti, sementara kewenangan Kabupaten/Kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pula.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, Sondakh juga mengadakan pemeriksaan mata gratis dan bagi-bagi kaca mata.
Sementara itu , Amir Liputo , Anggota DPRD Sulut Dapil Kota Manado menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingk. V, Kamis (04/05/2017). Warga didaerah tersebut mengeluhkan terkait Puskesmas Pembantu (Pustu), yang seharusnya bisa membantu warga untuk kesehatan tapi sudah tidak di buka.
Adapun keluhan lain yakni PLN terkait pemadaman listrik, dan juga diharapkan adanya pelatihan-pelatihan atau kursus untuk pemuda yang putus sekolah atau yang tidak bekerja.
Menanggapi semua aspirasi masyarakat, Amir Liputo mengatakan bahwa tidak boleh ada fasilitas kesehatan di tutup. Apalagi tanah yang sudah di hibahkan dan di huni tanpa ada aktifitas di puskesmas.
David Rumondor
