TOTABUANEWS, BOLTIM – Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Dandes) dam Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017, harus mencapai hingga 75 persen, baik fisik maupun non fisik.
Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Linda Roringkon melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Desa Fitra Damopolii. Menurutnya, ada sekian desa yang sudah mencapai regulasi. “Ada beberapa desa yang sudah mencapai sesuai regulasi, hal ini dibuktikan ketika Tim PMD melaksanakan monitoring. Penyerapan anggarannya sudah baik sesuai peruntukanya,” kata Damopolii, Selasa (8/8/2017).
Namun katanya, juga ada desa yang lambat dalam megelolah keuangan, ini akan berdampak pada pembangunan desa serta penyerapan anggaran tahap II. “Masih banyak desa yang lambat melakukan pengelolaan Dandes dan ADD, harapan kami agar secepatnya melaksanakan kegiatan yang sudah ada sesuai perencanaannya, sehingga tidak berdampak pada pembangunan desa itu sendiri,” terangnya.
Lanjutnya, untuk pencairan Dandes dan ADD tahap II, mangacu pada progres dan serapan anggaran. “Untuk penyaluran Dandes tahap II tergantung dari serapan serta realisasi dan Surat Pertanggung Jawaban Desa (SPJD) yang bersangkutan, jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh desa, maka akan ada penundaan penyaluran dana,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi dari tim saat melakukan pemantauan, sudah banyak desa serapannya 40 sampai 50 persen. Ini menjadi tangung jawab pemerintah kecamatan sebagai pembina wilayah agar memaksimalkan pengawasan dan pemantauan disetiap desa. “Hasil monitoring dan evaluasi di empat kecamatan yakni Kotabunan, Tutuyan, Nuangan dan Motongkad, hampir rata tata serapan anggaran baru berkisar 40 hingga 50 persen, dengan demikian pemerintah kecamatan dalam hal ini camat sebagai pembina wilayah agar dapat melakukan pengawasan dan pemantauan sesuai Peraturan Bupati, pendelegasian kewenangan diberikan dalam mengawas dan mengevaluasi APB-Des,” tukasnya.
Peliput: Dicky Mamonto
