TOTABUANEWS, BOLMONG – Meski bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pusat sudah melalui rekening masing – masing penerima. Namun ternyata masih ada juga pemotongan kepada penerima PKH.
Hal ini dikeluhkan oleh penerima PKH desa Langagon Kecamatan Bolaang Adnan Damopolii. Menurut Adnan, pendamping PKH potong bantuan ini tanpa ada musyawarah dengan kelompok.
“Saya tidak terima hak kami dipotong secara sepihak oleh pendamping PKH, “kata Adnan, Sabtu (2/09/2017).
Adnan menjelaskan, ketua kelompok meminta ATM BRI anggota untuk dikumpul. Sebab bantuan PKH sudah diterima lewat rekening.
“Istri saya terima bantuan PKH ini dari Ketua Kelompok tinggal Rp 460 ribu, yang seharusnya kami terima Rp 500 ribu, setiap anggota dipotong Rp 40 ribu. Tanpa musyawarah dengan anggota penerima, dan ini permintaan dari Pendamping PKH” keluh Adnan.
Alasan mereka ada potongan dari pendamping PKH, dan ini tidak biasanya terjadi padahal selama menerima bantuan PKH mulai pencairan di Kantor Pos tidak ada potongan.
“Memang ada yang diberikan tapi ini keiklasan ada Rp 10 ribu bukan dipotong tanpa musyawarah dari penerima. Jika ada kesepakatan biar Rp100 ribu diberikan tidak masalah sebab saya masih boleh cari uang sebesar itu,”beber Adnan.
Adnan meminta, penjelasan dari pendamping PKH Kecamatan Bolaang soal pemotongan tersebut.
“Terus terang semua anggota penerima PKH di desa Langagon tak terima pemotongan secara sepihak oleh pendamping PKH,”tandas Adnan.
Bahkan bantuan yang telah diterima belum digunakan.
“Uang itu masih ada pecahan Rp 100 ribu empat lembar, 50 ribu satu lembar dan sepuluh ribu pecahan dua ribu lima lembar, saya belum gunakan sebelum ada penjelasan dari pendamping PKH kecamatan Bolaang,”ungkap Adnan.
Sementara itu, salah satu personil Pendamping PKH Kecamatan Bolaang. Hamdi Hamin hal tersebut, tuduhan pemotongan hak penerima PKH tersebut.
“Tidak ada pemotongan, sebab semua sudah melalui rekening masing – masing anggota penerima PKH. Mereka gunakan ATM BRI dan saat ini pencairan sudah bisa ditarik lalui ATM,” kilahnya.
Memang diakuinya, ada perintah darinya untuk mengumpul ATM anggota penerima. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka bagi anggota yang sudah menerima PKH.
“Demi Allah saya selama ini tidak perintahkan ketua Kelompok untuk potong hak penerima, memang untuk menarik uang di ATM harus ada saldo direkening, tidak semua uang ditarik,” pungkas Hamdi.
Meski demikian, pihaknya berterima kasih karena ada laporan dari penerima PKH.
“Saya akan koordinasi dulu dengan ketua kelompok di desa Langagon soal pemotongan itu. Tapi setau saya tidak ada pemotongan satu rupiah pun sebab ini bantuan pemerintah,” kata Hamdi.
Hamdi menambahkan, untuk penerima PKH di desa Langagon bersatu sebanyak 130 orang.
“Ada delapan kelompok penerima PKH di desa Langagon dan proses pencairan di lakukan pertriwulan. Dimana empat kali di cairkan, memang untuk pencairan PKH lalu agak terlambat. Sebab terlambat pemindahan kantor Pos ke Bank lalui rekening penerima,” tandas Hamdi.
Untuk itu, jika potensi untuk pemotongan hak PKH tidak mungkin, karena sudah melalui rekening penerima PKH.
Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Dra Yasti Suprejo Mokoagow, mengatakan jika benar ada laporan pemotongan dari Pendamping PKH. Maka tentu ada sangsi berat yang akan diberikan.
“Saya akan pecat jika benar ada pemotongan, karena ini bantuan pemerintah pusat untuk warga yang berhak menerima, apalagi pendamping PKH ada honornya,” tegas Yasti.
Yasti pun berjanji, akan memanggil Kepala Dinas Sosial Lutfi Limbanadi, untuk dimintai keterangan soal dugaan laporan warga pemotongan hak penerima oleh pendamping PKH.
“Jika tidak ada halangan hari ini saya akan panggil Kadis,” tutup Yasti.
Peliput: Ebby Makalalag
