TOTABUAN.NEWS, BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong Utara (Bolmut) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk dapat mempertahakna opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baru-baru ini.
Hal ini disampaikan langsung wakil Ketua DPRD Bolmut Salim Bin Abdullah senin 22/1/2018, “apa yang telah dilakukan oleh Pemkab dalam menata administrasi pengelolaan keuangan daerah Bolmut bisa dibilang sukses, sehingga pada tahun 2018 ini saya meminta agar opini baik daerah yang telah dicapai tetap dipertahankan,”ujar Salim.
Dijelaskanya, walaupun penyerapan angaran tahun 2018 belum berjalan normal akan tetapi predikat WTP wajib dipertahankan untuk menjadi contoh pengelolaan keuangan ditahun-tahun berikutnya,
“Memang penyerapan angaran tahun 2018 belum berjalan normal akan tetapi predikat WTP tetap wajib dipertahankan agar nanti sistem penyerapan administrasi keuangan akan menjadi contoh positive bagi pemerintah pusat dan daerah lain, terlebih sistem pengelolaan dikabupaten Bolmong Utara itu sendiri,”jelas salim.
Peliput : Fadlan Ibunu
