TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Kurangnya instruktur pemberdayaan warga binaan di Ramah Tahanan (Rutan) Kotamobagu, mendapat respon positif dari pemerintah. Pasalnya, kekurangan ini bisa diakomodir, melalui komunikasi yang baik antar kedua instansi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Distrinaker), Taufik Hidayat melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja, Idris Amparodo mengatakan, bisa memfasilitasi hal tersebut, kalau pihak Rutan menyurat.
“Kan kemarin ada perubahan nomenklatur, sehingga berdasarkan Permendagri nomor 56 Tahun 2016, yang tadinya kami (Distrinaker) masih gabung dengan Dinsos, sekarang sudah pisah. Kalau mereka (pihak Rutan) menyurat, maka kami akan fasilitasi,” ujarnya, Senin (02/07/2018).
Sebelumnya, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rutan Kotamobagu Nicky Simboh, sempat mengeluhkan ketidakadaannya, instruktur dalam pengembangan pemberdayaan warga binaan.
“Sejauh ini, hanya regenerasi dari tahanan-tahanan sebelumnya, itu pun hanya pembuatan bingkai dan dahulunya mauble, tapi karna tidak ada insteuktur tetap, sehingga hanya begini-begini saja,” ucapnya.
Simboh juga mengatakan, telah pernah menyurat ke Dinas Sosial, untuk meminta bantuan.
“Suratnya, malah sudah dibalas. Tapi kayaknya, mereka (Dinsos) belum bisa mengakomodir. Sebelumnya, waktu Kepala Dinasnya belum diganti, sempat sih ada bantuan. Tapi beda pimpinan juga beda kebijakan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kotamobagu, Sarida Mokoginta mengatakan, saat ini hal tersebut, sudah bukan menjadi kewenangannya.
“Itu harusnya ke Tenaga Kerja, memang dulunya, kan masih satu instansi. Masih gabung, sekarang sudah pisah,” singkatnya.
Peliput: Neno Karlina
