TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, bakal menelusuri dana perjalanan dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kotamobagu, dimasa transisi pemerintahan.
Menurut Ishak Sugeha ST ME, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kotamobagu, jangan sampai ada kesan, SKPD memanfaatkan anggaran di masa-masa transisi kepemimpinan di daerah ini. Artinya, Pilwako telah usai, dan KPU telah menetapkan calon lain menang di Pilkada ini. “Kita (Dewan, red) akan menelusuri perjalanan dinas SKPD, misalnya ke Pekan Raya Jakarta (PRJ). Jika terbukti hanya menghambur-hamburkan uang rakyat karena tidak tepat sasaran kegiatan, tentunya akan diminta pertanggung jawaban dari SKPD bersangkutan,” tegas, Ishak, Minggu (07/07).
Rumor berkembang, ada pimpinan SKPD, menggunakan nama salah satu staf dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Sementara, yang berangkat bukan nama yang tertera ditiket perjalanan, namun diduga adalah istri dan anak pimpinan tersebut. Ishakpun mengancam akan mengumpul data-data, dan jika terbukti, dewan akan lakukan dengar pendapat (hearing) untuk meminta pertanggung jawaban. “Jika hal itu terbukti, kita akan rekomendasikan ke proses hukum,” ancamnya.
Ketua Demokrat Kotamobagu, ini juga mengatakan kedepan Banggar akan menjadikan perhatian khusus SKPD yang mengalokasikan anggaranya tidak sesuai dengan peruntukan. “Pasti akan dijadikan catatan khusus, untuk pengalokasian anggaran mendatang,” ucap Sugeha.
Diketahui, pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako), 24 Juni lalu, SKPD Pemkot berbondong-bondong ke Jakarta dengan alasan menghadiri pelaksanaan PRJ. Padahal, stand yang disediakan pihak panitia PRJ, tidak bisa menampung banyak orang. “Bagaimana stand dengan ukuran sekitar 2×3 meter, tapi hampir semua SKPD, mengirim utusan ke PRJ. Bahkan, diduga ada yang turut membawa anak dan istri tapi menggunakan dana pemerintah,” pungkas seorang PNS KK, yang enggan namanya dipublikasi. (dar)
