TNews, MINUT – Rencana pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara terus dimatangkan. Sekprov Sulawesi Utara Edwin Silangen melakukan peninjauan sekaligus memimpin rapat on the spot di KEK Likupang, Rabu (11/12/2019).
Dalam peninjauan nampak hadir, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulut Gammy Kawatu, para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Minut.
Pada kesempatan itu, Sekprov Edwin Silangen mengatakan rapat ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ril di lapangan dalam rangka mewujudkan KEK Pariwisata Likupang yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata.“Rapat ini dilakukan on the spot supaya jangan di balik meja saja. Rapat ini sekaligus untuk koordinasi sehingga kita jadi paham kondisi di lapangan,” kata Silangen.
Untuk itu, Silangen juga meminta instansi terkait di Pemprov Sulut untuk bekerjasama dengan pihak lainnya pengembangan KEK likupang. “Kepada Dinas PUPR diharapkan dapat segera membuatkan list pertemuan rapat dengan Balai jalan, Balai Sungai yang ada di Sulut terkait pengembangan KEK Likupang,” ucap Silangen.
“Sehingga ketika melalui pertemuan yang akan dilakukan nanti dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk mempercepat pembangunan KEK Likupang,” sambung Silangen.
Adapun komitmen program pembangunan KEK Likupang pada 3 tahun pertama yaitu pembangunan resort (luxury green resort, komersial (retail), danau, utilitas, hiburan (cultural village) dan jalan.
Pembangunan tahap I seluas 63,7 ha dengan investasi pembangunan kawasan tahap I (BUPP) Rp126,5 miliar dan investasi pelaku usaha tahap I Rp382,5 miliar.
KEK Likupang diharapkan dapat meningkatkan serapan wisatawan mancanegara di Sulawesi Utara sebesar 162 ribu orang pada tahun 2025.
Jumlah ini menyerap sekitar 16% dari target yang ditetapkan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey yaitu 1 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025.
Selain itu, KEK Likupang diprediksi mampu memberikan kontribusi pada pendapatan devisa, di tahun 2030 sebesar Rp22,5 triliun.
Sumber : BeritaManado
