TNews, Jakarta – Skandal PT Asuransi Jiwasraya masih terus bergulir liar. Isunya menyinggung banyak pihak, bahkan sampai ke lingkaran Istana Presiden. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini diisukan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas jebolnya keuangan Jiwasraya hingga Rp 13,7 triliun. Bahkan menurut penuturan Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi diisukan mengambil untung di skandal Jiwasraya. Erick pun menampik isu tersebut. Dia justru mencium adanya oknum yang ketakutan skandal Jiwasraya dibongkar. Benarkah Jokowi ambil keuntungan dari Jiswasraya?
Erick mengatakan ada pihak yang menggiring isu bahwa pihak Istana turut mengambil untung dalam skandal Jiwasraya. Bahkan menurutnya isu itu menyebut nama Jokowi. “Yang kita stop oknum-oknum yang merampok Jiwasraya. Ya mohon maaf banyak diplesetkan dibilang Pak Jokowi yang ambil, istana yang ambil,” ujarnya saat ditemui di Posko Pengungsi Teluk Naga, Tangerang, Minggu (5/1/2020).
Erick menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya melakukan bersih-bersih di tubuh Jiwasraya dan akan membongkar kasus tersebut. “Ini kan jangan jangan kita balik yang teriak-teriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar. Mungkin akan banyak oknum-oknum yang gerah selama ini jarah Jiwasraya dan sekarang Jaksa Agung proses hukum mulai masuk,” tambahnya.
Erick menjelaskan, dari pihak Kementerian BUMN untuk membenahi Jiwasraya pertama akan dibentuk holdingisasi. Dengan begitu, holding di atas Jiwasraya bisa mengalirkan dana untuk menyelamatkan nasabah. “Langkah pertama holdingisasi Jiwasraya akan ada cash flow kurang lebih Rp 1,5-2 triliun. Sehingga nasabah yang selama ini tidak ada kepastian akan ada dana bergulir. Sebab tidak boleh distop,” terangnya.
Kata Erick ada yang mulai kegerahan takut dibongkar. Erick curiga ada pihak yang sengaja membuat isu-isu miring di tengah sengkarut masalah Jiwasraya. Dia curiga pihak itu adalah oknum-oknum yang gerah saat masalah ini mulai masuk proses hukum. Erick menegaskan, upaya Kementerian BUMN memastikan agar bisnis Jiwasraya tetap bisa berjalan. Sementara di sisi hukum juga bergulir upaya membongkar oknum-oknum perampok dana nasabah Jiwasraya. “Tapi tentu kalo hukum bukan di wilayah saya dan Bu Sri Mulyani. Saya dan Bu Sri Mulyani memastikan nasabah dapat kepastian dari pada yang sudah wajib terima,” ujarnya.
Namun menurut Erick, upaya-upaya yang tengah dilakukan saat ini muncul isu-isu miring yang menuding pemerintah yang ambil untung dalam skandal Jiwasraya. Bahkan disebut-sebut juga Jokowi. “Bahkan saya dengar minggu depan Istana, Kementerian BUMN, KPK akan didemo. Dibilang saya ambil uang, saya bingung kan baru datang baru mau bersih bersih,” tambahnya.
Erick curiga, mereka yang mengembuskan isu miring itu adalah pihak yang takut skandal Jiwasraya dibongkar. Apalagi saat ini Kejaksaan Agung mulai memproses kasus Jiwasraya dan mencium adanya praktik korupsi. “Ini kan jangan-jangan kita balik yang teriak-teriak ini yang ketakutan ini dibongkar. Mungkin akan banyak oknum-oknum yang gerah selama ini jarah Jiwasraya dan sekarang Jaksa Agung proses hukum mulai masuk,” tambahnya. Menurut Erick, justru Jokowi saat ini tengah mencari solusi atas permasalahan Jiwasraya. Jokowi juga tidak pernah melarikan diri, kalaupun terlibat. “Tapi kali ini dituduh-tuduh dan dibilang kita yang merampok ya. Saya rasa teman-teman tau lah siapa yang merampok,” tutupnya.
Sengkarut Jiwasraya memberikan pelajaran bagi Erick untuk menyelamatkan BUMN lainnya termasuk para dana pensiun (dapen). Dia tak ingin dapen-dapen BUMN salah kelola keuangan hingga berakhir mengenaskan seperti Jiwasraya. Erick mengatakan, ke depannya para dapen BUMN akan digabungkan ke dalam satu holding. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan tidak kecolongan seperti Jiwasraya. “Ke depan dana-dana pensiun yang ada di BUMN akan dijadikan satu atap. Tidak ada sendiri-sendiri lagi, jangan sampai kasus Jiwasraya terjadi di dana pensiun Pertamina,” ujarnya.
Menurutnya yang terpenting dalam menjaga dapen BUMN adalah memastikan para pegawai bisa mendapatkan uang pensiunannya dengan baik saat masa tuanya. “Kita tidak mau. Bayangkan pegawai di BRI, Pertamina yang sudah bekerja puluhan tahun, ketika pensiun dana pensiun tidak ada,” tambahnya. Untuk memastikan hal itu, tentu diperlukan adanya pengawasan yang baik. Untuk itu dilakukan konsolidasi agar pengawasan bisa dilakukan dengan baik. “Apa juga tadi TNI-Polri. Kalau sampai Asabri, dijarah atau dirampok ya kan TNI-Polri kasian yang sudah kerja puluhan tahun tidak ada kepastian. Makanya kita konsolidasikan dicari figur yang bagus,” terangnya.
Sumber : detik.com
