TNews, Manado – Salinan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, sebagai Zona Pariwisata yang telah ditetapkan pada 6 Desember 2019 oleh Presiden Ir Joko Widodo, akhirnya resmi dikantongi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut). Senin (6/1/2019), pemerintah daerah menjemput langsung salinan yang telah diundangkan pada 10 Desember 2019 oleh Menteri Hukum Dan HAM serta dicatat dalam Lembaran Negara RI, Nomor 234 Tahun 2019 tersebut, di Jakarta. Salinan PP no. 84 tahun 2019 ini, diserahkan oleh pihak Kemenko Bidang Perekonomian (KBP) kepada Pemprov Sulut, dimana tampak hadir Kepala Dinas Pariwisata Sulut Henry Kaitjili dan Staf Khusus Gubernur Bidang Pariwisata Dino Gobel, juga Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara Jemmy Kuhu.
Kadis Pariwisata Provinsi Sulut Henry Kaitjily mengatakan, kehadiran salinan aturan tersebut menjadi kado tahun baru bagi pemerintah Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, serta masyarakat Sulawesi Utara. “KEK Likupang menjadi semakin pasti dengan dukungan Peraturan Pemerintah. Dan semakin banyak turis datang ke Likupang, maka jalur destinasi pariwisata lainnya akan semakin terbuka bahkan sampai ke kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara bahkan sampai ke pelosok Bolmong dan Nusa Utara,” ujar Henry Kaitjily.
Sementara, Staf Khusus Gubernur Bidang Pariwisata Dino Gobel berpendapat banyak manfaat positif yang akan dirasakan masyarakat dengan hadirnya KEK ini, apalagi dengan serapan turis asing ke Likupang yang ditargetkan mencapai 400 ribu orang per tahun. “Belum lagi tenaga kerja yang akan diserap mencapai ribuan orang. Masyarakat Likupang dan Kabupaten Minahasa Utara sekitarnya diharapkan akan paling merasakan dampaknya. Ini semua adalah hasil kerja penuh kekompakan duet kepemimpinan Sulut, Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, untuk masyarakat dan daerah tercinta ini. Yah, hasil tersebut adalah resmi disahkannya kehadiran KEK Pariwisata Likupang,” ungkap Dino Gobel.
Sumber : beritamanado.com
