TNews, MANADO — Kabar adanya kebijakan pemerintah pusat melakukan penghapusan tenaga honorer mendapat tanggapan legislator DPRD Sulut. Anggota Komisi I DPRD Sulut yang berhubungan dengan masalah pemerintahan, hukum dan HAM, Fabian Kaloh menyambut hal itu. Legislator PDIP ini mengatakan, setahu dirinya sudah lama tidak ada lagi Tenaga Honorer, karena sudah ada PP 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“PPPK jauh lebih baik dari Honorer, walau sampai saat ini sepertinya belum ada daerah yang melaksanakan PP tersebut. Padahal setahu saya sudah ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis PPPK,” ungkap Fabian Kaloh. Apa masalahnya, dikatakan Fabian Kaloh belum diketahui, tapi jika pelajari PP 49/2018, PPPK jauh lebih baik dari Honorer. “Kelebihannya misalnya, mendapat Hak yang setara dengan PNS, PPPK berpeluang mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu, dan hal lain yang lebih baik dari sekedar tenaga honorer,” ungkapnya.
Dijelaskannya, PPPK adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional. “Serta memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutup Kaloh.
Seperti diketahui, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN menghasilkan 5 butir rekomendasi yang salah satunya dalam butir kedua menyepakati, ‘Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya’,
Sumber : beritamanado.com
