Kuhu : Berguna untuk pertahankan WTP
TNEWS, Minut – Pemutahiran dan peningkatan kompetensi pengelolah Laporan Keuangan di jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut), juga sebagai upaya mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance) bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Senin (03/02/2020) di hotel Sutanraja Kalawat, digelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkab Minut Tahun 2020, yang dilaksanakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Pemkab Minut.
Kegiatan yang dilaksanakan hingga Rabu 05 Februari 2020 mendatang, di buka oleh Sekda Ir. Jemmy Hengki Kuhu mewakili Bupati Minut DR. (H.C) Vonnie Anneke Panambunan, ST.h, didampingi Asisten III Setdakab Minut Rivino Dondokambey.
Dalam sambutan bupati yang dibacakan Sekda Ir. Jemmy Kuhu menyebutkan, pelaksanaan Bimtek ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan di setiap SKPD yang ada. Pelaksanaan Bimtek ini juga baik, dalam menunjang pelaksanaan audit BPK terhadap pengelolahan keuangan, sekaligus meminimalisir terjadinya temuan, yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan dan berguna untutk mempertahankan opini pengelolahan keuangan Pemkab Minut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Apa yang diperoleh setiap pengelolah keuangan di SKPD melalui Bimtek ini, agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga dalam menyampaikan laporan keuangan kita tidak ada kekeliruan dan tepat waktu, sehingga opini WTP dari BPK bisa dipertahankan. Mewakili bupati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPKP Sulut, yang tetap membantu memberikan pemahaman soal pengelolaan keuangan serta pemutahiran informasi kepada Pemkab Minut,” ujar Kuhu.
Kepala Badan Keuangan Minut Petrus Macarau mengatakan, kegiatan Pengelolahan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang penting dilaksanakan sebab menyangkut pemanfaatan serta pelaporan keuangan dengan beberapa kegiatan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Bahkan dalam kegiatan pengelolahan tersebut terkait pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah dan hal tersebut membutuhkan keseriusan dan kehati-hatian serta update informasi terhadap tata kelolah keuangan di pemerintahan, seluruh keberhasilan pembangunan dan program pemerintah harus ditunjang oleh pelaporan keuangan yang baik dan akuntabel.
“Saya mengingatkan bahwa kegiatan pengelolahan keuangan sangatlah penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu program pemerintahan. Dan proses akuntansi harus secara baik dilaksanakan pada semua tingkatan, seperti di PPK maupun pada bendahara di semua SKPD yang ada,” beber Macarau.
Berdasarkan penuturan Kabid Akuntasi dan Pelaporan Badan Keuangan Carla Sigarlaki, Nara Sumber pada kegiatan Bimtek adalah perwakilan BPKP Sulut dan unsur Badan Keuangan Minut. Diwajibkan hadir dalam kegiatan ini seluruh kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara dari SKPD di jajaran Pemkab Minut. (PCV)
