TNews, MANADO – Menindaklanjuti hasil Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Kepala Daerah tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut melaksanakan rapat koordinasi, di Hotel Quality Manado, Rabu-Jumat (26-28/2/2020).
Rakor menghadirkan stakeholder terkait seperti unsur pemerintah, TNI/Polri, Badan Intelegen Negara (BIN), media massa, pemantau pemilu dan kader pengawasan. “Ini konsolidasi dan kolaborasi pencegahan kerawanan Pilkada. IKP itu seperti ramalan cuaca, jika kita tahu kapan akan hujan lebat, maka kita bisa mencari cara agar tidak terjadi banjir,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, membuka kegiatan.
Kenly pada kesempatan tersebut menjelaskan empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah pertama, dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.
Kedua, dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.
Ketiga, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon.
Keempat, dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.
IKP semakin penting untuk dtindaklanjut, apalagi ketika Bawaslu RI menetapkan, dari 9 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah dengan skor kerawanan tertinggi yaitu mencapai 86,42.
Sementara, dua kabupaten/kota di Sulut, juga masuk kategori rawan, seperti Minahasa Utara dan Kota Tomohon.
Tim TNews
