TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hi Agus Suprijanta SE, menegaskan pemilukada harus dikembalikan kepada DPRD. Mekanisme yang ditawarkan yakni DPRD memilih kepala daerah, bukan menunjuk langsung.
“Kita sudah tahu dampak dari pemilukada langsung yakni konflik kekerasan, praktik suap, money politics, dan lainnya. Harapan satu-satunya yakni mengembalikan kepada tahapan awal yakni dipilih DPRD,” ungkap Agus kepada totabuanews.com.
Agus menambahkan pilihan ini memiliki justifikasi yang kuat. Menurutnya, pemilukada melalui DPRD merupakan sistem pemilihan electoral college, yakni suatu badan yang mendapat mandat dari rakyat untuk memilih kepala daerah.
“DPRD dan pemilukada langsung nilai demokratisnya sama. Rakyat memberikan mandat hak politiknya kepada wakil rakyat di DPRD dan akan tersalurkan melalui pemilihan kepala daerah. Pasal 18 UUD 1945 sudah menegaskan kepala daerah dipilih secara demokratis,” katanya.
Agus menuturkan Hanura ingin mengembalikan pemilukada ke DPRD dengan tidak menunjuk, tetapi dipilih dari calon-calon kepala daerah yang diusung partai politik. Tentunya yang paling utama, syarat-syarat akuntabilitas, moral, dan integritas harus dipenuhi.
“Mari kita evaluasi melalui dampaknya dengan tidak pemilukada langsung namun tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi,” tandasnya. (dar)
Jika Kepala Daerah dipilih lagi oleh DPRD maka kembali rakyat yang dibuat sengsara…. Yang dipilih bukan suara rakyat tapi suara parpol….
Orang-orang jujur seperti Jokowi tidak mungkin dipilih oleh DPRD jika pemilihhaan kepala daerah oleh anggota Dewan…. Memang selama ini dewan membawa suara rakyat? Jelas TIDAK karena mereka membawa suara PARTAI