TNews, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH, mendapat Pujian dari Menteri pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT-RI) Abdul Halim Iskandar, pada Acara Live Indonesia Lawyers Club (ILC) pada selasa malam 12 /05/2020.
Apresiasi dari menteri PDTT RI, Abdul Halim Iskandar, Dia mengaku mengapresiasi Bupati Bolaang Mongondow Timur, yang begitu bersemangat memperjuangkan masyarakatnya. “Karena semangat yang tinggi, Saya Apresiasi Bupati Boltim, saya berharap Bupati-Bupati yang lain, mengikuti Bupati Boltim dalam penyaluran BLT Desa,” Ujar Menteri PDTT RI.
Selanjutnya Menteri PDTT menyampaikan program BLT dari DD memiliki kriteria tersendiri, karena bantuan tersebut hanya untuk penanggulangan Covid-19
Sebelumya, pada acara yang sama, Bupati Boltim Tampil sebagai Narasumber di acara ILC karena video nya yang sempat viral marah-marah kepada para menteri hingga sempat mengeluarkan kalimat kasar, akibat bentuk kepeduliannya terhadap rakyat.
Dalam Video yang viral tersebut, Bupati Boltim Sehan Landjar, marah terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT sebesar 600 ribu dari kementrian, yang dinilai penyalurannya berbelit-belit.
Sehan mengaku bahwa kemarahannya itu adalah spontanitas keluar begitu saja. Karena sebelumnya, dia sempat menerima keluhan sejumlah warganya yang belum menerima bantuan, padahal sudah masuk bulan Ramadan. “Itu spontan saja. Karena satu hari sebelum Ramadan rakyat saya menangis di rumah saya, mereka butuh beras satu liter saja untuk makan sahur,” kata Sehan Landjar.
Kemudian dia juga menjelaskan tentang apa yang telah dia pertanyakan kepada aparat desa yang ada di wilayahnya. “Ketika saya tanya kepada aparat desa, kenapa mereka tidak dapat bantuan? Kata mereka yang sudah dapat BLT tidak boleh dapat bantuan lagi,” ujar dia lagi.
Kejadian selanjutnya, kata Sehan, terjadi pada hari kedua Ramadhan, tepatnya hari Sabtu. Saat itu, menurutnya ada kesempatan baginya menanyakan permasalahan itu kepada anggota DPRD. “Di situ saya tanya, kenapa itu (masyarakat) enggak bisa dapat (bantuan)? Mereka bilang tidak boleh, memang seperti itu aturannya. Di situlah, mungkin saking semangatnya saya sehingga saya bilang ini aturan bodoh, semuanya nih bikin aturan bodoh,” ujar Sehan.
Sehan mengakui tindakannya saat itu memang salah, namun dia menyadari bahwa hal itu dilakukan demi memperjuangkan masyarakatnya yang membutuhkan agar bisa mendapat bantuan.
Dia pun berharap ke depannya para pembuat kebijakan di tataran Pemerintah Pusat bisa turut mengikutsertakan para pejabat di daerah sebelum mereka mengeluarkan sebuah aturan.
“Kenapa? Karena yang tahu (kondisi lapangan) itu saya, dan saya memang berharap kepada teman-teman menteri, kalau membuat aturan coba dialog lah dengan kita secara bijaksana,” kata Sehan.
“Memang Bansos ini kan sudah bikin banyak Bupati masuk penjara, tapi jangan di generalisir. Tidak semua Kepala Daerah seperti itu,” ujarnya
Mks
