TNews, BOLMUT—Toko Pemuda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Muskin Umar, mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmut segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) anggaran Covid-19.
Muksin menilai jika keberadaan Pansus ini sangat penting dalam pengawasan ekstra terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan virus corona di Kabupaten Bolmut.
“Kami mendesak agar DPRD Kabupaten Bolmut, segera membentuk Pansus Covid-19. Ini menjadi penting untuk memaksimalkan fungsi pengawasan anggota dewan mengingat anggaran yang digelontorkan untuk menangani corona ini juga sangat besar,” ucapnya, Selasa (09/06/2020).
Lebih lanjut Muksin menegaskan, bahwa penggunaan anggaran Covid-19, harus transparan agar tidak ada celah penyelewengan terhadap anggaran tersebut.
“Disinilah peran anggota dewan harus dimaksimalkan. Melalui Pansus ini nanti akan terlihat apakah realisasi anggaran penanganan corona ini sudah sesuai dengan instruksi Mendagri atau malah sebaliknya,” tegasnya.
Ditambahkan Muskin dirinya berharap, agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Bolmut, untuk mendukung dan segera terbentuknya Pansus ini.
“Kita berharap seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bolmut, untuk segera membentuk Pansus covid ini. Saya kira inilah moment yang tepat untuk berbuat mewakili masyarakat karena anggaran milyaran tersebut adalah uang rakyat,”pintanya.
Terpisah Anggota DPRD Kabupaten Bolmut, Abdul Eba Nani, mengatakan mendukung penuh dan mendorong Pansus yang bertujuan memantau dan mengawasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 yang disediakan untuk mencegah serta menangani penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19.
“Sebagai wakil rakyat saya tidak akan membiarkan dana sangat besar yang disediakan untuk mencegah dan menangani pandemi virus corona tanpa pengawasan. Jadi, kami akan mengusulkan kepada pimpinan agar dibentuk Pansus Pencegahan COVID-19,” kata Nani.
Anggota DPRD Bolmut dua priode ini juga menambahkan, desakan masyarakat pembentukan pansus sangat baik dan tidak hanya itu dirinya mengajak aparat penegak hukum untuk mengawasi penggunaan anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.
“Kami selaku wakil rakyat berkewajiban untuk mengawasi sekaligus memastikan bahwa anggaran yang disediakan harus sesuai perencanaan dan tepat sasaran,” tegas Nani.
Uphik Mando
