TOTABUANEWS, Kotamobagu – Independensi penyelengara pemilu, terlebih khusus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK ) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kotamobagu, rupanya mulai tergerus. Pasalnya, banyak informasi yang didapat kalau penyelengara pemilu tingkat Kecamatan dan Dese/Kelurahan itu ternyata sudah bermain dalam ranah politik praktis. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan KPU Kotamobagu, Aditya Tegela.
“Saya ada data dan laporan PPS dan PPK sudah berpolitik praktis. Ini melanggar kode etik dan harus segera diganti,” tegas Aditya di ruang kerjanya, Senin (06/01/14) kemarin.
Kepada koran ini Aditya menambahkan bahwa pihaknya sudah mulai menginventarisir PPS dan PPK untuk dilakukan peninjauan kembali. “Karena itu kami meminta kepada masyarakat dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kalau memang didapat bukti PPS dan PPK sudah melakukan politik praktis, segera dimasukkan data dan buktinya. Bila nantinya ada kebenaran, maka kami akan mengganti yang bersangkutan, termasuk juga secretariat PPS dan PPK,” ujar Aditya.
Bahkan Aditya menjanjikan dalam bulan ini juga persoalan PPK dan PPS sudah bisa tuntas. “Ini mengingat masih banyak kegiatan lainnya yang harus ditangani KPU saat ini,” pungkas komisioner termuda di KPU Kotamobagu ini. (kon/jun)
