TOTABUANEWS, Kotamobagu – Tidak masuknya anggaran untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 ini, dinilai Ketua DPC Demokrat Kotamobagu, merupakan bukti tidak komitmennya jajaran Pemkot Kotamobagu. Ishak mengatakan, pihak DPRD Kotamobagu sendiri, telah berusaha mengupayakan agar dana kelanjutan pembangunan MRBM itu bisa masuk dalam APBD.
Drinya pun mengaku, ketidak hadiran mereka pada sidang paripurna 30 Desember lalu yang sempat ditunda, merupakan sebuah penolakan karena draft APBD sama sekali tdk memuat anggaran fisik kelanjutan pembangunan MRBM pada 2014.
“Sehingga hal inilah kami tidak menyetujui proses paripurna dilaksanakan, selain banyak proses yang dilanggar keterkaitan dengan tatib dewan,”ungkapnya.
Dirinya pun menuturkan, usai mengambil langkah tidak hadir dalam jadwal paripurna 30 Desember lalu, mereka kemudian memintakan kepada Ketua DPRD pada 2 Januari 2014 untuk melaksanakan rapat internal DPRD dengan mengundan dan menghadirkan 25 anggota DPRD untuk mencari solusi yg terbaik demi masyarakat KK.
“Akhirnya pada saat itu juga disepakati bahwa Walikota, Wakil Walikota dan TAPD Pemkot di undang untuk rapat kembali dengan Banggar DPRD. Tetapi pada saat undangan berjalan, untuk rapat Banggar DPRD dan TAPD Pemkot, yang hadir hanyalah TAPD yang dipimpin oleh Sekda dan jajaranya, tetapi Walikota dan Wawali tidak kunjung hadir. Menurut sekda walikota sudah mengamanahkan rapat itu melalui TAPD /sekda yg juga ketua TAPD,” jelas Ishak.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotamobagu inipun mengatakan, proses pembahasan pun, berjalan antara Banggar DPRD dgn Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga pukul 9 malam dan kemudian di skors karena belum ada titik temu karena pengambil keputusan Walikota tdk hadir.
“Nah oleh ketua DPRD hasil komunikasinya dengan Walikota, bahwa walikota sudah menyerahkan penuh kepada DPRD terkait anggaran MRBM. Apapun yang diputuskan oleh DPRD KK tetap akan dijalankan, asalkan dengan melalui Rekomendasi Banggar DPRD. Hasil komunikasi inilah yang disampaikan oleh ketua DPRD kepada saya, Rudini sako, Yusran Mokolanut dan Suryadi baso. Akhirnya rapat Banggar DPRD dgn TAPD Pemkot skorsnya dicabut dan kemudian dilanjutkan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut disepakati, untuk menggarkan dana untuk kelanjutan pembangunan MRBM.
“Artinya bahwa antara pemkot dan dekot sudah sepakat untuk tetap menganggarkan pembangunan fisik MRBM. Hasil kesepakatan tersebutlah menjadi rekomendasi DPRD yang ditujukan kepada Walikota,” tutupnya. (kon/jun)
