TNews, NASIONAL – Kemendagri akan menggelar rapat internal dengan salah satu agenda membahas FPI. PKB menilai pemerintah bisa saja membubarkan FPI.
“FPI bisa saja dibubarkan. Tetapi harus dilihat betul anatomi organisasi ini,” ujar Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Senin (21/12/2020).
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, anatomi dari ormas perlu dipelajari sebelum dibubarkan. Ia juga mendorong negara tegas dan tidak boleh kalah dari ormas.
“Pelajari dulu anatominya. Baru bisa diambil tindakan, pembinaan, pembubaran atau pelarangan. Jadi bukan hanya situasi yang jadi pertimbangan,” ujar Yaqut.
“Dan yang terpenting, apa pun yang akan diambil, prinsip dasarnya adalah, negara tidak boleh takut, apalagi kalah dengan ormas,” sambungnya.
Selain itu, Ketum GP Ansor tersebut menyoroti kejadian pembubaran kelompok HTI. Menurut Yaqut, anggota HTI menyebar masuk ke organisasi lain setelah dibubarkan.
“Jangan sampai pengalaman melarang HTI terulang kembali. Pasca-dibubarkan, anggota HTI malah sulit dideteksi karena mereka melakukan transplantasi ke organisasi-organisasi lain,” ungkapnya.
Diketahui, beredar kabar di media sosial (medsos) yang menyebut Kemendagri akan menggelar rapat untuk membahas pembubaran FPI. Dalam informasi yang beredar, disebut rencana pembubaran FPI untuk memecah fokus dalam mengusut tuntas kasus penembakan enam anggota laskar FPI.
Namun kabar yang beredar itu dibantah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Kemendagri Imran. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
“Tidak benar, sekali lagi, ini hanya rapat internal dan menyamakan persepsi dari pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait status FPI saat ini,” ujar Imran saat dihubungi, Minggu (20/12).
Informasi yang beredar, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar rapat untuk membahas terkait Front Pembela Islam (FPI) hari ini. Rapat tersebut akan digelar secara virtual bersama sejumlah pihak internal Kemendagri.
“Terkait rencana rapat besok sebenarnya adalah rapat internal kami dengan Badan Kesbangpol Provinsi yang rutin kita laksanakan untuk membahas isu-isu aktual di bidang politik dan pemerintahan umum. Salah satu isu aktual saat ini adalah terkait pertanyaan dari masyarakat terkait status keberadaan ormas FPI,” katanya.
Sumber: detik.com
