TNews, Kotamobagu – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Chelsie Paputungan, mengatakan, tahun 202 pihaknya tetap mengalokasikan anggaran operasional untuk penanganan kawasan kumuh di Kotamobagu.
Langkah ini dipandang sebagai persiapan jika kemudian proposal pengajuan penanganan kawasan kumuh yang telah disampaikan tahun 2020 lalu, bisa disetujui oleh Kementerian PUPR.
“Di tahun 2020 lalu Kementerian PUPR melaksanakan program pencegahan kawasan kumuh di Indonesia, dan program ini masih terus berlanjut hingga 2021. Kota Kotamobagu sendiri tercatat memiliki 102 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 11 kelurahan, dan penanganan kawasan ini yang kami ajukan ke Kementerian PUPR,” ujar Chelsia, Selasa (19/01/2020) di Kantor Dinas PRKP Kota Kotamobagu.
Chelsia menuturkan, pihaknya masih menunggu respon Kementerian PUPR terkait pengajuan proposal yang telah disampaikan, dan berharap bisa segera mendapat jawaban.
“Saat ini Ibu Walikota masih berada di Jakarta untuk mengupayakan hal ini. Insya Allah hasilnya baik agar ada bantuan dana untuk penanganan kawasan kumuh di daerah ini, yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan drainase, jalan pemukiman, air bersih skala lingkungan, tempat pembuangan sampah, atau penataan lainnya,” ujarnya.
Neno Karlina
