TNews, PENDIDIKAN – Sejumlah Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempertimbangkan ulang pelaksanaan program Kampus Mengajar.
Pasalnya menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih program baru yang dicetuskan Nadiem itu bisa diselaraskan dengan program yang sebelumnya ada di perguruan tinggi.
Salah satunya misalnya, dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sejak lama dimiliki perguruan tinggi.
Faqih berpendapat, kedua program tersebut hampir sama sehingga bisa saja saling menyesuaikan.
“Program ini harus sinkron dengan perguruan tinggi, terutama dengan program KKN. Usahakan merata untuk semua, apalagi bila peluangnya juga dibuka buat perguruan tinggi swasta,” kata Faqih saat dihubungi, Rabu (10/2).
Faqih mengingatkan, jangan sampai program baru tersebut justru melupakan program atau kegiatan lama yang belum tuntas. Ia juga menyarankan agar Nadiem menyampaikan informasi mengenai program tersebut ke publik secara komprehensif.
“Program baik seperti apapun kalau mengkomunikasikan kepada publiknya jelek, maka akan menjadi tidak manfaat. Karenanya sampaikan informasi dengan jelas dan masif,” ujarnya.
Politikus PKS itu juga menilai program Kampus Mengajar mirip dengan Indonesia Mengajar milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika masih bergelut di dunia pendidikan. Namun begitu, Faqih mengaku tetap mengapresiasi ide Nadiem.
Menurut dia, program tersebut bukti bahwa mantan Bos Gojek itu belajar mengenali masalah pendidikan di lapangan.
“Kalau saya melihat Mas Menteri, sekarang mulai kenal problem lapangan. Dan risikonya ada beberapa program yang harus digulirkan mirip dengan program sebelumnya,” ujar dia lagi.
Senada dengan Faqih, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki pun mengapresiasi kebijakan tersebut. Tapi ia sekaligus berharap program Kampus Mengajar betul-betul efektif.
“Dari sisi konsep bagus, tapi efektivitasnya yang penting. Akuntabilitas itu bukan hanya akuntabilitas program, prosedur, keuangan, tapi juga akuntabilitas manfaatnya,” ujar Zainuddin.
“Nanti anggarannya sudah tersedia apa belum, seberapa efektivitasnya. Ini program Mas Menteri di situ bagus-bagus, tapi efektivitasnya yang belum,” sambung dia lagi.
Zainuddin menuturkan, selain konsep yang bagus, implementasi di lapangan juga harus mendukung. Menurut dia, akan percuma jika konsep bagus akan tetapi eksekusi di lapangan malah berantakan.
“Policy yg bagus, tapi eksekusi buruk, ya hasilnya buruk. Implementasi jauh lebih penting daripada policy itu sendiri, bisa jadi bad policy tapi good execution itu hasilnya bisa good result,” tutur dia.
Untuk itu, mahasiswa semester 5 ke atas diminta mendaftar menjadi pengajar di Sekolah Dasar (SD) di wilayah domisilinya. Sekolah yang menjadi prioritas sasaran khususnya yang berakreditasi C dan berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan, Terluar).
Sepanjang program, mahasiswa diminta mengajar 6 jam per hari secara daring dan luring. Selama masa program, mahasiswa dijanjikan menerima biaya kuliah, uang hidup dan nilai setara 12 satuan kredit semester (SKS).
Sumber : CNNIndonesia.com
