TNews, POLITIK – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merevisi draf kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 karena dinilai telah menghilangkan frasa ‘agama’. “Jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukkan peran agama dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi,” kata Syaikhu dalam pidato politiknya di acara penutupan Rakernas PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/3).
Syaikhu menegaskan rencana kebijakan tak bisa dipaksakan karena tak sesuai dengan konstitusi dan visi yang terkandung dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia juga menilai tak tepat bila ada kebijakan pemerintah yang ingin menghilangkan peran agama dalam tiap lini proses pembangunan Indonesian. “Maka itu adalah tindakan yang mengkhianati Visi Ketuhanan,” tambah dia. Selain itu, Syaikhu juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa yang religius sesuai sila pertama Pancasila. Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa yang menempatkan agama dalam posisi yang mulia dalam sendi-sendi kehidupan.
“Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara komunis yang mengabaikan peran agama,” kata dia. Ketiadaan frasa ‘agama’ pada Visi Pendidikan 2035 sempat dikritik Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Menurutnya kata ‘agama’ penting dimuat sebagai salah satu unsur utama kehidupan kebangsaan Indonesia. Draf Peta Jalan Pendidikan per Mei 2020 mencantumkan Visi Pendidikan Indonesia 2035 adalah ‘Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila’.
Mendikbud Nadiem Makarim sudah angkat suara mengenai polemik tersebut. Ia sendiri mengaku bingung dengan frasa ‘agama’ yang tidak ada dalam Visi Pendidikan 2035 dalam Peta Jalan Pendidikan yang tengah digodok kementeriannya. “Kemarin sempat ada polemik frasa ‘agama’, dan pertamanya saya cukup bingung dengan polemik ini. Karena kenapa kita mengeluarkan ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah esensi tertinggi daripada keagamaan.
Jadi saya kira itu terpenting,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Rabu 10 Maret 2021 lalu. Pernyataan Nadiem itu mengacu pada Profil Pelajar Pancasila yang diatur dalam Peta Jalan Pendidikan 2023. Salah satu subtansi profil itu memiliki tujuan menginginkan karakter pelajar yang ‘beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia’. Nadiem sendiri mengira konsep dalam profil Pelajar Pancasila itu sudah cukup.
Sumber : cnnindonesia.com
