ADVETORIAL, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 dan Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Pertama Tahun 2021, Senin (19/4/2021).
Paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil I DPRD Sulut Victor Mailangkay, Wakil Ketua III Billy Lombok. Paripurna ini dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven O. E. Kandouw, Sekprov Edwin Silangen, serta jajaran Forkopinda Sulut dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Gledy Kawatu.
Dalam sambutannya Gubernur Sulut Ucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulut. “Saya ucapkan terima kasih dan apreasi yang tinggi kepada pimpinan dan Anggota DPRD Sulut atas terlaksana agenda paripurna ini”, ucapnya.
Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey menyampaiakan rasa bangga atas nama pemerintah dan rakyat provinsi Sulut. “Pemerintah dan segenap rakyat sulut sampai saat ini berbangga kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Sulut senantiasa konsisten menunjukkan eksisten pemenuhan tanggung jawab keluhan rakyat, mampu membangun sinergitas dengan pemerintah untuk membangun daerah nyiur melambai. Pemerintah sulut dapat mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan sulut ditengah tantangan pandemi covid 19”, terangnya.
Dikesempatan yang sama, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengharapkan agenda reses yang sudah di laksanakan Anggota DPRD Sulut, bisa menjadi bahan menyusun langkah kedepan. “Seiring dengan agenda paripurna ini sangat diharapkan hasil kegiatan reses tahun 2021 menjadi bahan DPRD Sulut untuk bersama pemerintah daerah untuk menyusun langkah strategis rencana kerja kedepan sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah”, ketusnya.
Gubernur Sulut menyadari pemerintah daerah Provinsi Sulut masih memiliki kekurangan. “Dari aspirasi masyarakat kita sadari, dan tidak dapat dipungkiri pemerintah Provinsi Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi, sehingga perlu di susun hal-hal prioritas dengan mempertimbangkan aspek diskualitas pemenuhan kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas pemerintahan daerah, tuturnya.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sulut mengingatkan kesemua di tahun 2020 banyak anggaran APBD Provinsi Sulut yang di alokasikan. “Ini menjadi persoalan pemerintah daerah sulut. Kita tau persis dalam tahun 2020 APBD Pemerintah Provinsi Sulut kurang lebih tiga ratus lima puluh tiga milyar APBD Provinsi Sulut harus mengalokasikan kegiatan pilkada serentak yang di laksanakan di Provinsi Sulut. Tanpa kita sadari juga dalam kehidupan di tahun 2020 terjadi pandemi covid 19, dan pemerintah Sulut harus mengalokasi dana dalam rangka membendung penyebaran covid 19 di Sulut,” pungkasnya.
David Rumondor
