Jelang Pilgub, Bawaslu Bolmong Maksimalkan Pengawasan Money Politik

0
98
Launching Posko Kampung Pengawasan oleh Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, Didampingi Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego. (Foto: Istimewa)

TNews, BOLMONG — Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara 9 Desember 2020 mendatang, pengawasan hingga saat ini terus dimaksimalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terutama dalam pengawasan money politik.

Berbagai strategi dilakukan. Satu diantaranya diadakan Posko Kampung Pengwasan di Bolmong yang dipusatkan di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, yang baru di Lounching, Rabu (11/11/2020).

Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego menjelasakan, dibentuknya kampung pengawasan ini merupakan program dari Bawaslu Provinsi Sulut dan Bawaslu setiap Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui, berdasarkan program Bawaslu Provinsi Sulut, Posko Kampung Pengawasan ini akan diadakan di delapan titik se-Sulut.

“Untuk Bolmong ada tiga Posko Kampung Pengawasan yang akan dibentuk. Diantaranya merupakan inisiatif dari Bawaslu Bolmong,” kata Pangkerego.

Lanjutnya, di Bolmong Posko Kampung Pengawasan dibentuk di desa Mongkoinit, perbatasan Bolmong dan Minsel Poigar serta di Kecamatan Dumoga.

“Posko kampung pengawasan ini sebagai tempat sarana informasi, terkait tahapan Pilgub di Sulut,” tuturnya.

Posko Pengawasan tersebut selain mengawasi setiap pelanggaran dalam Pilgub, juga terutama terkait money politik.

“Untuk pengawasan di posko kampung pengawasan yang bertugas adalah Bawaslu Bolmong. Nantinya, akan dijadwalkan secara bergilir. Juga disiapkan kopi malam, sebagai tempat sharring para tokoh masyarakat dan partai politik,” ujarnya.

Usai launching posko pengawasan itu, Bawaslu sekaligus melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kampung pengawasan anti politik uang pada Pilkada Sulut tahun 2020 ini.

“Terundang para tokoh – tokoh masyarakat, agama, pemuda, kaum perempuan dan media,” jelas Pangkerego.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulut Kenly M Poluan Koordinator Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga mengungkapkan, untuk Sulut ada sekitar delapan posko kampung pengawasan yang akan dibentuk. Ada yang lebih dari itu karena inisiatif dari Bawaslu di Kabupaten/Kota.

“Posko Kampung Pengawasan tersebut sebagai tempat sarana informasi terkait potensi – potensi terjadinya money politik. Dan terjadinya isu politik identitas dalam menghadapi Pilgub,” kata Poluan.

Dirinya berharap, posko ini dapat dijadikan tempat untuk sharing tentang tahapan Pilgub. Apalagi terkait masalah money politik.

“Saya salut atas inisiatif dari Bawaslu Bolmong, dalam membentuk posko Kampung Pengawasan ini,” pungkas dia.

Imran Asiaw

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.