Pemerintah Pusat Prioritaskan Bendungan Lolak

TOTABUANERWS, BOLMONG – Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Aldrin Anis SP MT, Kamis (16/3/2017), saat memberikan pemaparan Arah dan kebijakan provinsi Sulut Tahun 2018 di depan Forum Perangkat Daerah  Pemkab Bolmong.

Menyampaikan beberapa hal, dalam penyusunan kebijakan daerah harus disesuaikan dengan tahapan Rencana Kerja Pemerintah  (RKP)  dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil musrenbang tingkatan Desa, Kecamatan, Kabupaten. “Kesemuanya disesuaikan dengan rancangan awal  rencana kerja Pemerintah Tahun 2018, meliputi 10 prioritas nasional, 30 Program Prioritas, 150  kegiatan prioritas,” ungkapnya

Adapun program prioritas 2018 yakni pendidikan meliputi pendidikan vokasi, pendidikan kualitas guru. kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan,  Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman. “Pembangunan wilayah, Politik Hukum pertahanan dan keamanan. itu untuk skala prioritas Nasional Sulut tahun 2018 Pendidikan (Kapasitas Lptk,kompetensi guru, kalifikasi akademik guru, sertifikias guru,penguatan pengembangan model kerjasama satuan pendidikandengan industri swasta,” beber Aldrin.

Untuk penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman Bendungan Kuwil, Bendungan Lolak, Pembangunan Jalan Pariwisata Likupang, Internasional Hub Port Bitung, Tram Kota Manado Rute Malalayang – Pandu, Akses Ringroad Iii Malalayang – Winangun). Pembangunan Wilayah (Akses Telekomunikasi dan program lainya. “Dari program nasional tersebut prioritas utama untuk kabupaten Bolmong yakni Bendungan Lolak, sehingga dibutuhkan sinergitas teknis antar instansi seperti dinas pertanian, perkebunan untuk pencapaian target sasaran nasional dibidang pertanian,” jelasnya.

Disamping itu Anis mengatakan program kegiatan harus sinkron dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi kabupaten/ Kota sehingga mempermudah akses distribusi anggaran karena sesuai dengan Rencana Kerja pemerintah yang terkonektivitas secara nasional.

Feybi Makalalag