TOTABUANEWS, BOLMONG – Sejumlah warga Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, mempertanyakan realisasi Dana Desa (Dandes) 2017 dalam bentuk kegiatan fisik, berupa pembukaan jalan perkebunan Bintau-Bilalang.
Pembuatan jalan perkebunan ini, memakan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 665.632.000, yang diduga, pekerjaannya, tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Di RAB, tertuang 30 cm ketebalan pasir dan baru (sirtu), tapi pada kenyataaannya, tidak demikian, di samping itu, jalan itu memang sudah ada, artinya itu bukan pembuatan jalan baru, tapi masuk kategori peningkatan,” ujar Adnan Mokodompit, warga Desa Bintau, kepada TOTABUANEWS, Jumat (27/04/2018).
Dirinya menambahkan, dalam perubahan pekerjaan, Sangadi tidak melibatkan, atau memusyarahkan dengan masyarakat.
“Anehnya, ini direvisi, 1 kegiatan dua papan proyek, awalnya anggaran kurang lebih 400 juta, kemudian di revisi lagi menjadi 600 juta. Di RAB gorong-gorong harusnya 3, tapi dalam perealisasian, hanya ada dua saja. Dan, sudah dinyatakan seratus persen selesai. Ini kan aneh. Dalam revisi ini juga, tidak ada rapat yang melibatkan seluruh masyarakat. Selain itu, kondisi kualitas jalan tidak sesuai, malah ada jalan sebelumnya program PNPM, dengan anggaran kecil, masih lebih bagus dari pada yang ini,” jelasnya.
Senada dengan itu, warga lainnya, Hamdi Mokodompit mengatakan, ketidakjelasan ini, potensi memecah stabilitas, padahal sudah menjadi kewajiban bersama untuk mengawal Dandes ini.
“Ini sudah tidak bersesuaian, makanya kami mencoba meredam, untuk tetap menciptakan suasana kondusif, sehingganya, kami langsung mengikuti tahapan, dengan melaporkan ini ke pihak terkait, termasuk di DPRD Bolmong, DPMD, dan tentunya Camat selaku pemerintah wilayah, dengan harapan, kondisi ini, bisa segera di atasi,” ujarnya.
Sementara itu, Sangadi Desa Bintau, Mudiana Mokodongan, saat ditemui TOTABUANEWS, enggan memberikan komentarnya.
“Tunggu Tim Pegolah Kegiatan (TPK), karna yang kerja TPK, sama saja, kalian mengkonfirmasikan ke saya, jangan saya salah (memberi jawaban) dan tidak sesuai dengan TKP, saya hanya mengawas. Kalau dari hasil pengawasan Inspektorat, itu tidak ada temuan,” tegasnya.
Perubahan yang terjadi, lanjutnya, disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Memang awalnya di RAB 2 Km, cuma kondisi di lapangan, kan kegiatan ini adalah pembukaan jalan perkebunan, bukan peningkatan, sementara kami kerja-kerja, itu (perubahan), begini langsung saja pada TPK, karna saat ini kami juga sedang menyusun SPJ. Kami ada perubahan APBDes, tapi tekniknya ada di TPK, kamk sudah beritahukan dalam Musrembang, ini RAB-nya seperti ini, tapi pasti ada perubahan, sesuai dengan kerja di lapangan nanti. Semuanya ada berita acara,” singkatnya.
Terpisah, Ketua TPK, Nasrun Mamonto mengatakan,
“Dari Rp. 765.632.000 Dana Desa, ada 100 juta yang masuk pemberdayaan, sisanya ke fisik, yaitu Rp. 665.632.000. Ini pembukaan jalan, bukan peningkatan jalan, itu jalan Pulangan lalu dibuatkan jalan. Sehingga menggunakan alat berat dan tidak bisa dikontrakan. Kami tidak mengejar panjang, tapi volume.
585 kubik dengan rencana jalan 2 km. Kerjadian di lapangan, tidak seperti itu, karna dia tidak akan jadi jalan kalau begitu. Kami tidak mengejar panjang tapi sisi kelayakan jalan. Disesuaikan dengan kondisi agar jalan ini bisa dilalui kendaraan, maka sebagian pekerjaan, dan yang di plot ke gorong-gorong, dialihkan ke pekerjaan sirtu,” jelasnya.
Disinggung tantang revisi anggaran dari 400 ke 600 juta,
“Memang ketebalan sirtu bervariasi karna ini tidak menimbun di atas tehel, sehingga harus rata. Ada yang 15 cm, ada yang 30 cm, tergantung kondisi tanah. Semuanya kami konsultasikan ke pihak teknis,” ungkapnya.
Dirinya, mengatakan tidak ada revisi jumlah anggaran, namun kemudian membenarkan adanya perubahan.
“Sama anggarannya tidak berubah, tidak ada yang berubah, keseluruahan 600 juta, yang 400 juta itu begini, ini salah pemasangan papan proyek. 400 juta itu, namanya tahap 1, makanya secara keseluruhan ada tahap pertama dan kedua,” jelasnya.
Peliput: Neno Karlina
