Empat Fraksi DPRD Bolmut, Setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019, Untuk Dibahas Lebih Lanjut

0
22
Loading...

TNews, BOLMUT —  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daearah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolmut tahun anggaran 2019.

Rapat yang digelar diruangan sidang DPRD Bolmut, dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Bolmut , Drs Salim Bin Abdulah, didampingi,Wakil Ketua II DPRD Bolmut, Saiful Ambarak, S.Pd.I, tersebut semua Fraksi di DPRD Bolmut, masing-masing fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, menyetujui Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas lebih lanjut.

Sofyan Goma, juru bicara (Jubir) fraksi PDI Perjuangan, pada pandangan umum frakasi mengatakan, mencermati penjelasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bolmut, anggaran Tahun 2019. Pihaknya memandang Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama.

“ Ditahun 2019 dimana capaian PAD hanya 21,39 persen, untuk itu Frkasi PDI Perjuangan, meminta kepada Pemerintah Daerah terus berupaya mengali potensi pendapatan asli daerah. Artinya realisasi PAD perlu ditingkatkan untuk keperluan pembangunan di Kabupaten Bolmut,”ujar Goma.

Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) padangan umum frakasi yang disampaikan langsung ketua fraksi Husin Yahya Suit Pontoh, mengungkapkan pihaknya mengapresiasi LKPJ kepala daerah 2019 yang disampaikan Bupati Bolmut pada sidang paripurna lalu. Namun, ditegaskannya evaluasi terus perlu dilakukan sebagai langkah bersama agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan lebih baik.

“Kami apresiasi karena secara target dan realisasi cukup relevan dan sebanding dengan upaya yang dilakukan Pemkab. Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya juga sudah menunjukkan kategori yang sangat baik, dimana juga Pemkab Bolmut, dalam pengelolaan keuangan daerah sudah empat kali beturut-turut mendapat predikat WTP dari BPK RI,” kata Pontoh.

Namun demikian lanjutnya fraksi PPP, agar kedepan program kegiatan lebih baik, tentu ada masukan yang jadi evaluasi dari fraksi PPP. Seperti peningkatan Sumber Daya Menusia (SDM) dibindang pendidikan yang menjadi investasi jangka pajang.

“Hari ini gelar strata 2 hanya berjumlah 79 orang, sedangkan gelar strata 3 atau doktor hanya 5 orang, dan ini perlu ditingkatkan demi kemajuan daerah dibidang pendidikan,”ungkap Pontoh, seraya mengatakan menerima dan menyetujui ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019, untuk dibahas lebih lanjut.

Ketua Fraksi Golkar Sartono Dotinggulo, dalam pandang umum fraksi mengatakan, bidang pertanian yang menjadi perlu perhatian dari Pemerintah Daerah, karena Farkasi Golkar, menilai bidang pertanian dapat mesejatrakan rakyat.

Adapun yang menjadi perhatian penuh dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan yaitu, ketersedian pupuk dan obat-obatan yang tidak memadai sehingga berdampak hasil pertanian, pendistribusian bibit benih baik bibit padi ,jagung, dan bibit benih lainya belum terarah kepada masyarakat petani, Adanya petani berdasi yang memiliki lahan luas, modal yang banyak seharusnya motifasi bagi para petani pada umumnya tapi yang terjadi justru memuculkan petani-petani berdasi memberi dampak tidak terpunuhinya bibit jagung kepada petani yang lahanya siap tanam.

“   Untuk itu fraksi partai Golkar, meminta kepada dinas terkait dapat menyampaikan berapa banyak nama-nama  anggota kelompok tani dan gapoktan lainnya di Kabupaten Bolmut, secara by name by address,” ujar Dotinggolo.

Disampaikan juga partai Golkar Bolmut ini, di bidang Perkebunan harusnya mejadi perhatian utama oleh Pemerintah Daerah seperti infrastur jalan perkebunan, agar masyarakat ketika menjual hasil perkebunan, tidak terbebani dengan adanya angkutan yang sangat mahal.

Lanjut Dotinggolo, bidang pendidikan program kartu Ideal yang mejadi program kampanye pasangan Depri-Amin, sampai saat ini belum berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak berjalan sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

“ Begitu juga pemberian tujangan kepala sekolah, tenaga honorer,  yang realisasinya terlalu rendah, dan bahkan partai Golkar, mendapat laporan dari masyarakat dimana tunjangan kepala sekolah yang disepakati pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebanyak Rp. 750 ribu per bulan, tetapi yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 500 ribu rupiah. Untuk itu fraksi partai Golkar meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah,”tegas Dotinggulo.

Bidang kesehatan masi adanya kematian Ibu hamil, dan adanya keluhan tenaga medis tunjangan kesehatan masi terlalu rendah.” Untuk pelayanan kesehatan Fraksi Golkar menilai perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Dan terkait tunjangan tenaga medis perlu naikan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,”kata Dotinggulo.

Dinas Perhubungan, dengan meningkatnya sarana trasportasi roda dua, roda empat, dan kendaraan pribadi setiap tahunnya di Kabupaten Bolmut, maka perlu  didirikan balai uji kendaraan. “Farksi Partai Golkar meminta perlu kepada Pemerintah Daerah, agar medirikan balai uji kendaraan pada APBD Tahun 2021, guna meningkatkan pendapatan daerah,”ujar Dotinggolo.

Ditambahkan Dotinggulo, bidang pemerintahan desa, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang perekrutan aparat desa dimana di Kabupaten Bolmut, masi belum sepenuhnya belum mengikuti regulasi sebagaimana dalam Pemendgri, kerena masih ditemukannya aparat desa yang tidak sesuai dengan aturan. Begitu juga UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dimana didalamnya pembentunkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah mendapat kucuran dana dari dana desa dimana 90 persen Bumdes yang ada di kabupaten bolmut, tidak berjalan sebagaiman yang diharapkan.

“Untuk hal ini kami dari frkasi partai Golkar meminta kiranya  pemerintah atau kepada pihak terkait yak ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan Inspektorat Daerah dapat menertibkanya. Frkasi Partai Golkar, menyetujui ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019, untuk dibahas lebih lanjut, ”tandas Dotinggulo.

Turut hadir paripurna tersebut  Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh, Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M.AP, Kapolres Bolmut AKBP. Eko Kurniawan S.IK, Sekertaris Daerah Bolmut, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani M.SI, Perwakilan Kejaksaan Negeri Bolmut, Pimpinan dan Anggota DPRD, Para Asisten Sekda, Para staf ahli Bupati, Pimpinan SKPD, dan Para camat Se Kabupaten Bolmut.

Uphik Mando

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.