TNews, BOLTIM – Menindaklanjuti diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 yang mengatu secara khusus tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemkab Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim DR Ir Sonny Warokka, didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Priyamos SH, serta menghadirkan salah satu perwakilan BPKP Sulut yakni Mudzakir.
Mudzakir dalam kesempatan itu menerangkan bahwa Fokus BPKP di daerah adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dan desa. Untuk itu, Bumdes sebagai tulang punggung desa, BPKP memberikan konsultasi pengelolaan keuangan, salah satunya dengan membuat aplikasi sederhana, yaitu Sistem Inormasi Akuntansi (SIA). “Diharapkan dengan kegiatan Bimtek ini, tata kelola keuangan BUMDes di Boltim akan lebih baik, yakni pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ucap Mudzakir.
Sementara itu Sekda Sonny Waroka, dalam sambutan Bupati berharap lewat Bimtek dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan, penataan administrasi yang baik, dan akuntabel. Sehingga mampu mengelola BUMDes menjadi motor utama penggerak majunya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. “Tentunya yang terpenting adalah, BUMDes mampu menggali dan mengelola potensi yang ada di Desa. Sehingga mempunyai nilai ekonomis dan menghasilkan income yang besar bagi Desa itu sendiri,” harap Sekda.
Ia juga menambahkan, BUMDes harus diperhatikan oleh seluruh Stakeholder, baik Pemerintah Desa maupun Daerah, apalagi pada tanggal 2 Februari kemarin telah diterbitkan PP Nomor 11 khusus mengatur BUMDes. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Pusat terhadap BUMDes, tentu sekaligus menjadi warning bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes untuk tidak main-main. “Saya juga ingatkan kepada DPMD dan Inspektorat, serta seluruh tenaga pendamping Desa profesional, agar dapat melakukan pendampingan dan pengawasan, serta terus lakukan evaluasi atas pengelolaan BUMDes,” sambung Waroka.
Diakhir sambutannya Bupati mengingatkan kepada seluruh peserta untuk serius dalam mengikuti Bimtek. Seluruh materi dari narasumber sebisa mungkin dipahami, dicerna dengan baik, dan diaplikasikan dalam pengelolaan BUMDes di Desa masing-masing. “Jangan sampai acara ini hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa ada manfaat yang kita dapat khususnya tata kelola keuangan BUMDes,” tandanya.
Sumber : teropongbmr.com
