TNews, Minut Sulawesi Utara – Kabupaten Minahasa Utara tetap diperhitungkan oleh kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini terbukti Minut dengan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, bukan hanya mampu menarik investor, bahkan adalah daerah tertinggi dalam capaian investasi pada 2022, mengungguli tetangga yang mengapitnya yakni kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa.
Kabupaten Minahasa Utara bukan saja tertinggi realisasi Investasi se- Sulawesi Utara, tetapi mampu melampaui target capaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.
Konsistensi terhadap realisasi Investasi ini, dibuktikan dengan capaian mulai triwulan I hingga triwulan IV Tahun 2022, tetap tertinggi baik realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri.
Dengan total investasi seniali Rp.2.436.612.000.000 (dua triliun, empat ratus tiga puluh enam miliar, enam ratus dua belas juta rupiah) yang terbagi atas PMA Rp.944.184.000.000 dan PMDN Rp.1.492.428.000.000.
Untuk target capaian investasi BKPM/Kementerian Investasi yakni senilai Rp2.400.000.000.000 dengan presentase capaian 101,53 persen dan target RPJMD Minut yaitu Rp1.312.000.000.000 dengan presentase capaian 185,72 persen. Sementara, dibandingkan Tahun 2021 realisasi Investasi Rp1.925.741.950.000. artinya, ada peningkatan realisasi sebesar Rp.510.870.050.000 atau peningkatan 26,53% dari Tahun sebelumnya.
Tak dapat disangkal, capaian investasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan kepemimpinan Bupati Joune J.E. Ganda, SE. MAP, M.M, M.Si dan Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung, SH. MH. Merupakan bukti sineregitas dengan kepemimpinan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dengan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wagub Drs. Steven O.E. Kandou,
Kepala PTSP Jack Paruntu, menyebutkan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam pencaian ini, sesuai dengan petunjuk bupati dan wakil bupati adalah secara intensiv melakukan Sosialisasi terkait kebijakan, Bimtek serta yang tak kalah pentingnya adalah langkah pendampingan bagi seluruh palaku usaha dalam melakukan pengisian LKPM.
“Selain melakukan pendampingan bagi pelaku usaha, sosialisasi dan Bimtek juga sangat penting dilakukan. Kami berdasarkan petunjuk bupati dan wakil bupati memprioritaskan pemantauan LKPM di sektor perumahan, pertambangan dan perusahan besar serta terus menggenjot dengan memfasilitasi pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang. Kami juga diingatkan untuk tetap melaksanakan semua petunjuk sesuai dengan regulasi sehingga tidak bertentangan dengan aturan. Bahkan kami juga melaksanakan penerapan sanksi administratif bagi perusahan yang melakukan pelanggaran terkait LKPM sebagaimana diatur berdasarkan Perka BK nomor 5 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko,” tutup Jack. (Penyunting Meiyer tanod/Humas)
