TNews, BOLMONG — Pemerintah Pusat (PP) mengapresiasi penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), hal itu terbukti dalam kegiatan lokakarya evaluasi pelaksanaan strategi nasional percepatan pencegahan stunting oleh Setwapres, di Jakarta, 23-26 November 2020.
Dari empat lokus stunting di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hanya kabupaten Bolmong yang mendapat undangan pada kegiatan tersebut.
Menurut Kepala Bappeda Bolmong Yarlis Hatam, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Susanti Hadji Ali, Pemkab Bolmong terundang di Lokakarya Stranas Penurunan Stunting itu karena Bolmong salah satu yang telah melaporkan billage score card konvergensi stunting di 200 desa pada tahun 2019.
“Penginputan data di aplikasi baru di tahun 2020 KPM Bolmong sudah menginput melalui elektronik Human Development Worker (eHDW) terdata 12.706 desa telah mengentri dan Bolmong salah satu yang sudah mengentri dari 74.957 desa di seluruh Indonesia,” kata Susanti.
Kehadiran Pemkab Bolmong pada kegiatan lokakarya tersebut kata dia, tak lain untuk merumuskan strategi penanganan stunting sampai angka 14 persen pada tahun 2024.
“Pemkab Bolmong fokus menangani persoalan stunting ini karena akan menentukan generasi penerus dimasa mendatang,” ungkap Ali.
Menurutnya, Pemkab Bolmong selama dua tahun telah melakukan delapan aksi konvergensi penanganan stunting dengan hasil yang positif.
Sehingga lajut dia, Pemkab Bolmong diundang mengikuti workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmarking dan pembelajaran antar daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi di Ambon 18-21 November 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
“Bolmong diminta untuk dapat memaparkan delapan aksi penanganan konvergensi/intervensi penanganan stunting secara terintegrasi dan lokakarya evaluasi pelaksanaan strategi nasional percepatan pencegahan stunting di Jakarta,” pungkas dia.
Imran Asiaw
