Pemkab dan BP2MI Resmi Tandatangani PKS, Soal Penempatan PMI asal Bolmong

0
41
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menandatangni PKS bersama Kepala BP2MI RI Benny Rhamdani.

TNews, BOLMONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) RI, Rabu (08/12/2021).

Penandatangan PKS tersebut dilaksanakan di Gedung Kantor BP2MI di Jakarta, dihadiri langsung Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow sekaligus menandatangan PKS bersama Kepala BP2MI RI Benny Rhamdani bersama jajaran.

Dengan demikian, Pemkab Bolmong terus membuktikan komitmen unuk menggenjot penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bolmong yang terampil dan profesional ke negara penempatan.

Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, PKS yang dilakukan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

Hal itu kata dia, juga sejalan dengan perintah Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengamanatkan tanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Bolmong ke negara penempatan.

“Ini peluang yang bagus bagi warga Bolmong yang ada niat bekerja di luar negeri. Pemerintah tentu akan menyiapkan dana untuk pelatihan bagi para calon pekerja asal Bolmong,” ungkap Bupati.

Pemerintah daerah akan selalu mendukung dalam hal memberikan pelatihan kepada masyarakat Kabupaten Bolmong yang berkeinginan bekerja di luar negeri.

“Nantinya kuota pelatihan akan diambil dari setiap desa di Bolmong. Semua persiapan pelatihannya akan bekerjasama dengan pihak perusahan yang difasilitasi dan diinisiasi oleh BP2MI,” tutur Yasti.

“Lowongan kerja di luar harus dimanfaat oleh warga Bolmong. Hal ini juga bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, sekaligus meningkatkan SDM dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bolmong,” Yasti menambahkan.

Sementar itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan apreasiasi atas penandatanganan PKS tersebut.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam kerangka untuk melaksanakan salah satu dari 9 program prioritas BP2MI.

“Apalagi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional, khususnya untuk penempatan negara-negara yang bekerjasama secara G to G dengan Indonesia,” pungkas Benny.

Imran Asiaw

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.