TNews, BOLMONG — Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Kamis (13/08/2020) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Konvergensi/Intervensi terkait penurunan kasus stunting.
Rakoor terseut merupakan fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menurunkan angka kasus stunting. Bertempat di Room Meeting III Bintang Mongkonai, Rakoor tersebut diketahui dibuka langsung Sekretaris Bappeda Aldy Pudul, serta turut di hadiri oleh 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bolmong yang masuk dalam tim konvergensi penurunan stunting.
Aldy mengatakan, pelaksanaan Rakoor tersebut sebagai langkah untuk mereview kembali penerapan pilar strategi nasional pencegahan stunting. “Rakoor ini sangat penting dilaksanakan. Sebab bertujuan mereview kembali empat aksi yang merupakan fokus pertama yakni, analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting dan Peraturan Bupati tentang peran desa,” ungkap Aldy dalam sambutannya.
Adapun analisis situasi yang akan diterapkan kata dia yakni, proses untuk mengidentifikasi sebaran stunting dalam wilayah Kabupaten/Kota, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini. “Hal tersebut dilakukan guna untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran prioritas rumah tangga 1000 HPK. Sehingga ini menjadi dasar perumusan rekomendasi kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi prioritas,” tuturnya.
Menurut dia, saat ini diperlukan tindaklanjut pemda dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi tentang program dan kegiatan SKPD dalam meningkatkan cakupan dan integrasi layanan di tingkat kabupaten dan desa pada tahun berjalan atau satu tahun berikutnya. “Iya, memang sangat diperlukan program dan kegiatan SKPD dalam penyesuaian alokasi anggaran dan target lokasi intervensi, sehingga melalui perbaikan manajemen layanan dapat menjangkau dan meningkatkan integrasi intervensi gizi pada rumah tangga 1000 HPK,” ujarnya.
Sementara itu, Sam Patoro Larobu SH.MH, yang merupakan pemateri sekaligus Tim Leader Regional 5 Bina Bangda Kemendagri dalam pemaparannya menjelaskan, strategi nasional dalam menurunkan kasus stunting sangat diperlukan peran dari semua SKPD, yang termasuk dalam tim konvergensi. “Peran SKPD dalam enyediakan data sangat diperlukan dalam analisis situasi tersebut. Baik data sebaran stunting dari Dinkes Bolmong, maupun data cakupan intervensi yang terinci sampai tingkat desa dan kelurahan,” katanya.
Dengan demikian kata dia, setiap SKPD dapat menyusun rencana kegiatan sebagai tindaklanjut berdasarkan kesepakatan rekomendasi dari hasil analisis situasi. “Hasil tersebut dapat dikoordinasikan bersama lintas sektor yang dikoordinir langsung oleh Bappeda, sehingga sosialisasi tentang rancangan rencana kegiatan dapat dibahas bersama dalam rembuk stunting,” ucapnya.
Rencana yang telah disepakati dalam rembuk stunting nantinya dapat direalisasikan dalam program dan kegiatan SKPD pada tahun berjalan bersamaan dengan Rencana Kerja SKPD pada tahun berikutnya. “Dalam rembuk stunting, setiap SKPD dapat menyampaikan hasil-hasil analisis situasi dan menyampaikan deklarasi komitmen Pemerintah Daerah dalam rancangan dan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting Kabupaten Bolmong yang terintegrasi,” pungkasnya.
Imran Asiaw
