TNews, SULUT – Mahalnya biaya politik bagi eksekutif dan legislatif menjadi hulu dari banyaknya kasus korupsi (mayor) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Andi Purwana selaku tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Satgas Pencegahan dan Penindakan KPK. Dikatakan Andi Purwana, 82,3 persen Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada. “Pembiayaan proses Pilkada oleh sponsor atau donatur tidak hanya terbatas pada masa kampanye,” ujar Purwana beberapa waktu lalu di DPRD Sulut.
Dari sponsor tersebut, tambah Purwana, timbul indikasi korupsi. “Seperti kemudahan perizinan, kemudahan dalam tender pemerintah, keamanan dalam menjalankan bisnis, kemudahan akses bagi kolega masuk dalam jajaran pejabat Pemda/BUMD, kemudahan akses menetukan kebijakan dalam Perda, mendapat prioritas bantuan langsung serta mendapatkan prioritas bantuan sosial atau hibah APBD,” rincinya. Adapun modusnya, kata Purwana, antara lain intervensi dalam belanja daerah. “Dan intervensi dalam penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang,” tutup dia.
Sumber : beritamanado.com
