Macarau : Pemkab Cairkan 100 Persen Dalam Waktu Dekat
TNews, Minut — Himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak pada Desember mendatang, agar segera menyelesaikan penyetoran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020, langsung mendapat respon pemerintah kabupaten Minahasa Utara (Minut) untuk menyelesaikan penyetoran hingga 100 Persen.
Mendagri mengatakan, meski sejumlah daerah termasuk Minut belum 100 persen mentranfers dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai NPHD, tetapi dengan adanya jaminan penyetoran hingga 100 persen, Tito optimis pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dapat berjalan aman dan lancar.
“Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis Sulut sangat baik. Karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini, artinya anggarannya (NPHD) 100 persen itu sudah 5 dari 8 kabupaten,” ujar Karnavian, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (16/07/2020).
Mendagri pun meyakini, 3 daerah lainnya segera menyusul secara bertahap mencairkan NPHD hingga 100 persen sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing.
“Yang lain belum 100 persen tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap, karena memang problema kemampuan fiskal, diantaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu,” ujar Mendagri.
Merujuk perkatakan Mendagri dalam pertemuan ini, Asisten II Pemkab Minut Ir Allan Mingkid MSi yang hadir mewakili Bupati Dr (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh mengungkapkan, Mendagri berkeyakinan semua daerah akan menyelesaikan dana Pilkada sesuai NPHD yang sudah di tanda tangani.
“Pak Mendagri optimis Pilkada di Sulut berjalan dengan lancer, termasuk di Minut Minut dengan komitmen menyelesaikan pencairan dana yang digunbakan sebagai pembiayaan Pilkada,” kata Mingkid.
Dikesempatan terpisah, Kepala Badan Keuangan Minut Petrus Defny Macarau SE, MM menyebutkan pihaknya akan melaksanakan sesuai edaran Mendagri dalam waktu yang tidak lama lagi.
“Mengenai mekanisme penyaluran anggaran, Kami juga akan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada, termasuk pemasukan permintaan dana hibah sesuai aturan yang ada,” jelas Macarau.
Penjelasan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di hadapan Mendagri, seputar kesiapan Sulut dalam menyediakan anggaran Pilkada serentak 9 Desember 2020 sesuai NPHD, termasuk kendala yang harus diperhatikan terkait realisasi anggaran Pilkada ini, berdasarkan data laporan Ketua Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada, semua sudah siap dengan rata-rata dana yang telah diterima oleh masing-masing penyelenggara di kabupaten/kota bersama provinsi semua hampir 40 persen disalurkan.
“Dengan kondisi yang ada, kita belum bisa transfer 100 persen pak, karena memang kas daerah kita per tanggal 12 Juli kemarin tinggal Rp. 247 miliar kalau nda salah. Kalau kita transfer semua ke dana Pilkada langsung tidak ada cadangan. Jadi saya kira, jangan takut kita nggak transfer ke KPU sama bawaslu, tapi untuk tahapan ini kita akan jalankan sesuai kebutuhan,” jelas Olly. Gubernur juga memastikan kesiapan pemerintah daerah baik provinsi Sulut dan 15 kabupate/kota bersama jajaran TNI dan Polri mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.(PCV/***)
