TNerws, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai mundurnya Mahfud Md dari kabinet lebih dilandasi kepentingan elektoral, bukan etis.
“Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).
BACA JUGA : BREAKING NEWS : Mahfud MD Mundur
Karena, kalau dasar pertimbangannya adalah persoalan etis, ketika dicalonkan sebagai wapres, Mahfud seharusnya langsung mundur sejak awal.
“PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai,” lanjut Andy.
PSI menegaskan tidak ada kewajiban konstitusional untuk mundur jadi menteri atau menko.
“Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud,” kata Andy.
PSI percaya, ujar Andy, tim Kemenkopolhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Pak Mahfud meski mungkin kerepotan akibat keputusan mendadak ini. (**)
