TOTABUANEWS, BOLMUT \u2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), memastikan penerapan transaksi non tunai pada setiap belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<\/p>\n
\u201cKebijakan ini diterapkan pasca dikeluarkannya edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910\/1867\/SJ tanggal 17 april 2017, tentang implementasi transaksi non tunai, serta menindaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonimis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,\u201d ungkap Sekretaris Badan<\/p>\n
Pengelola keuangan Daerah (BPKD) Bolmut, Sirajudin Lasena saat dikonfirmasi TOTABUANEWS Senin (2\/10\/2017).<\/p>\n
Selain itu dikatakan, upaya ini berkenaan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagai pelaksanaan atas instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.<\/p>\n
Dijelaskan, kebijakan ini telah dituangkan dalam surat edaran Bupati nomor 900\/1640\/ Setdakab. BPKD tentang implementasi non tunai, dimana penerapannya mulai dilaksanakan sejak satu oktober 2017.<\/p>\n
\u201cKebijakan ini meliputi seluruh transaksi yang bersumber dari APBD, baik untuk pembayaran gaji, TPP, SPPD, honor serta tunjangan tambahan lainnya\u201d, ungkap Lasena.<\/p>\n
Diterangkan, kebijakan transaksi non tunai ini akan diterapkan dengan instrument alat pembayaran menggunakan kartu (AMPK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.<\/p>\n
\u201cpemkab sudah melakukan koordinasi dengan pihak perbankkan yang menjadi mitra daerah\u201d, ujarnya.<\/p>\n
lebih lanjut, ia menerangkan program ini diupayakan efektif mulai 1 januari 2018. Sebab itu, seiring dengan mulai dijalankannya kebijakan ini sejak 1 oktober kemarin, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor efisiensi sebelum tahun 2018. karena dikatakan, pastinya akan diperhadapkan dengan pengecualian terhadap transaksi yang dipandang tidak efektif jika harus melalui transaksi non tunai. Misalnya transaksi yang nominalnya sedikit\u201d, ungkapnya.<\/p>\n
Peliput : Fadlan Ibunu<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
TOTABUANEWS, BOLMUT \u2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), memastikan penerapan transaksi non tunai pada setiap belanja yang bersumber dari Anggaran<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":37343,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-37342","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bolmut"],"yoast_head":"\n