Polres Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan kegiatan ujian menembak, Rabu (30/11/2022), di perkebunan Desa Pinamorongan. (Foto : Onal)
TNews, MINSEL SULUT –.Polres Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan kegiatan ujian menembak, Rabu (30/11/2022), di perkebunan Desa Pinamorongan, Kec. Tareran, Kab. Minsel.
Ujian menembak ini diikuti oleh para personel pemegang maupun pemohon senjata api yang bertugas di Polres Minsel serta Polsek jajaran.
Kapolres Minsel AKBP C. Bambang Harleyanto, SIK; mengungkapkan bahwa ujian menembak ini merupakan agenda rutin sebagai sarana kontrol juga untuk meningkatkan kemampuan personel pemegang ataupun pemohon senpi.
“Agenda rutin sebagai bentuk pengawasan, sarana kontrol, pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) unggul dan meningkatkan kemampuan personel pemegang senpi, juga sebagai salah satu syarat personel pemohon senpi,” terang Kapolres Minsel.
Ujian menembak ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme personel Polres Minsel yang bertugas di bidang operasional selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang menerima Kunjungan Kerja Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu 30 November 2022. (Foto Onal)
TNews, MINSEL SULUT – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH Bersama Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang menerima Kunjungan Kerja Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu 30 November 2022.
Kunjungan Kerja Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Dadan Suparjo Suharmawijaya selaku beserta jajaran ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tersebut, dirangkaikan Dengan Pemaparan Materi Pelayanan Publik.
Kunjungan itu juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di
Undang – undang nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik menjadi landasan awal dalam menyelenggarakan pelayanan publik di sektor pemerintahan.
Hadirnya peraturan pemerintah republik indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kembali mempertegas akan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintah pusat dan daerah.
Dimana negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan publik.
Ombudsman Republik Indonesia sementara melaksanakan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 ke instansi penyelenggara baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penilaian ini merupakan salah satu upaya pencegahan mal-administrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dengan hasil akhirnya berupa opini pengawasan pelayanan publik.
Terdapat Empat Dimensi Yang Akan Dinilai Pada Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun Ini Yaitu Input (Kompetensi Penyelenggara Dan Sarana Prasarana), Proses (Standar Pelayanan), Output (Persepsi Mal-Administrasi) Dan Pengaduan (Pengelolaan Pengaduan).
Bupati Franky Donny Wongkar, SH menyampaikan bahwa selaku pemerintah daerah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang telah mengunjungi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman perwakilan Provinsi Sulawesi utara yang selama ini kita saling bekerja sama dan saling bantu membantu dalam tahap Evaluasi terhadap kerja dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang berkaitan dengan Pelayanan Publik,” ujar Bupati.
Bupati berharap kerja sama dan hubungan baik ini dapat terjaga dan dipelihara serta tingkatkan untuk memberikan manfaat yang positif bagi Pemerintah dan Masyarakat yang ada di kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka melakukan pelayanan publik sebagai salah satu fungsi dari ASN.
“Kami juga berharap untuk materi yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua peserta kemudian bisa di terapkan di lingkungan Kerja kita masing masing,” tandasnya.
Dalam Kunjungan tersebut juga turut dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Ibu Meilany Fransisca Limpar, S.H., M.H, Beserta Jajaran, Ibu Glady N. L. Kawatu, SH, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berjama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, saat memberi penyampaian dalam Paripurna APBD 2023 di DPRD Kotamobagu.
TNews, KOTAMOBAGU – Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Persetujuan terhadap Rancangan Angggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaan 2023, Rabu (30/11/2022) malam, di Ballroom Paloko Hotel Sutanraja, menjadi rapat paripurna terakhir pemerintahan TBNK dalam pembahasan APBD Pemerintah Kota Kotamobagu.
Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, menyampaikan rasa syukur atas disetujuinya dokumen APBD Kota Kotamobagu TA 2023 untuk penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kotamobagu pada tahun 2023 mendatang.
“Alhamdulillah atas izin dan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 akhirnya bisa disetujui bersama. Dengan disetujuinya APBD TA 2023 pada malam hari ini, maka kita semua juga dapat menyepakati bersama APBD TA 2023 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kotamobagu,” ucap Wali Kota.
Pada dokumen anggaran TA 2023 ini lanjut Wali Kota, Pemerintah Kota Kotamobagu berupaya meletakkan target capaian baik dalam konteks daerah dan satuan kerja serta berbagai kegiatan yang menjadi target kinerja prioritas pembangunan tahun 2023.
“Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi serta keselarasan program serta penyesuaian terhadap kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dengan tetap mengoptimalkan sasaran pembangunan daerah. Berbagai prioritas pembangunan pada tahun 2023 mendatang juga tentunya telah dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis serta penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga diharapkan dapat terlaksana kesinambungan program dari tingkat pusat hingga daerah,” lanjut Wali Kota.
Penyampaian Badan Anggaran dan Pendapat Akhir dari masing-masing Fraksi, terkait himbauan, masukan, saran dan pendapat pada dokumen APBD TA 2023 tentunya akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Kotamobagu.
“Sehingga pada gilirannya implementasi dari APBD TA 2023 dapat berdaya guna, berhasil guna serta melengkapi seluruh perencanaan 5 tahunan Pemerintah Daerah. Malam hari ini APBD TA 2023 yang kita setujui adalah APBD terakhir untuk pemerintahan TBNK,” ujarnya.
Setelah hampir 15 tahun menjalankan amanah dari masyarakat Kota Kotamobagu, menurut Wali Kota, ia paham betul dinamika-dinamika yang terjadi dan berlangsung pada saat pembahasan APBD. Ia melihat fenomena ini sebagai bagian dari tugas DPRD Kotamobagu untuk memastikan dengan betul apa yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam APBD adalah untuk kepentingan masyarakat Kotamobagu.
“Saya memiliki kebanggaan karena DPRD bukan tidak ada koreksi tapi saya yakin mereka telah mencapai kepercayaan yang tinggi bahwa pemerintahan TBNK mampu menjawab apa yang dituntut oleh para wakil rakyat,” ucap Wali Kota.
Wali Kota juga menyampaikan berbagai keberhasilan yang dicapai pemerintah daerah selama mengemban amanah untuk memimpin Kota Kotamobagu.
“Esensi dari pembangunan itu dan penilaian sukses tidaknya pemerintah itu ada tiga. Pertama pengelolaan keuangan, Alhamdulillah selama 9 tahun kami dikawal DPRD dan insyaallah tahun 2023 kita akan masuk 10 kali berturu-turut opini WTP dari BPK RI. Kedua adalah SAKIP, kita rencanakan SAKIP awal adalah C, kemudian CC, kemudian B dan Insyaallah di tahun 2023 bisa mencapai BB. Ketiga adalah LPPD, peniaian terhadap laporan penyelenggaan pemerintahan daerah, kotamobagu selalu berada diangka yang tertinggi. Ini komitmen yang selalu dibangun oleh pemerintah dan DPRD,” ujarnya.
Selain itu, kesuksesan pemerintah dalam pembangunana adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Di tahun 2012 IPM Kotamobagu di angka 69,71, di tahun 2013 di angka 69,86, dan ditahun tahun 2021 penilaian terakhir di angka 73,47.
“Untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 Kotamobagu 6,63 persen, tahun 2021 4,20 persen dan selalu tumbuh di atas rata-rata provinsi. Untuk presentase kemiskinan, di tahun 2017 Kotamobagu 5,9, dan di tahun 2021 turun menjadi 5,74. Ini berkat dukungan dari seluruh masyarakat yang dibebankan pengawasannya kepada DPRD. Ini semua adalah jawaban kemitraan DPRD dengan pemerintah daerah,” ucap Wali Kota.
Atas berbagai capaian ini, Wali Kota mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja yang ditunjukkan DPRD Kota Kotamobagu dalam mengawal pembangunan di daerah ini.
“Saya paling beruntung lahir sebagai pemimpin di tengah anggota DPRD selama 10 tahun, karena di sini saya dikawal, dibimbing, dan apa yang disampaikan melalui pandangan fraksi tadi adalah hal yang tidak berlebihan, tapi inilah ungkapan nyata dari kawan-kawan angota DPRD dan tentu ini menjadi penyemangat bagi kami untuk menyelesaikan apa yang dibebankan dalam APBD 2023 untuk kami selesaikan hingga 25 September 2023. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD kota Kotamobagu atas support dan dukungannnya, yang telah banyak mengarahkan dan mengoreksi hingga seluruh indikator RPJMD Kota Kotamobagu di tahun 2022 sudah mencapai 90 persen. Kepada seluruh jajaran OPD juga saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan. Ini merupakan energi dan Insyaallah kebersamaan ini akan terus berlanjut di masa-masa mendatang ,” ungkapnya.
Selain dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Kotamobagu, paripurna juga turut dihadiri Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf. Topan Angker, S.Sos., Kapolres Kotamobagu yang diwakili Wakapolres Kompol Afrizal Nugroha, SIK, MH., Ketua Pengadilan Negeri Junita Beatrix Ma’I, SH., MH., mewakili Kajari Kotamobagu, Jody Mamonto, S.Sos., Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, SH., para asisten serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (**)
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Rakornas Jumat (25/11/2022) di Batam/Foto : Humas Kemendagri.
TNews, BATAM – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Jumat (25/11/2022).
Rakornas tersebut berfokus membahas mengenai penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penanganan Inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) tahun 2022 serta mendorong percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, penanganan inflasi, dan P3DN.
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro. Selain itu, agenda ini dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni.
Dalam sambutannya, Fatoni menjelaskan, Rakornas tersebut penting untuk mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rakor seperti ini sangat strategis dengan harapan realisasi APBD bisa maksimal, inflasi terkendali, dan penanganan dampak inflasi bisa optimal. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan semakin baik lagi,” jelas Fatoni.
Untuk itu, Fatoni mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak ragu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mengendalikan dan menangani dampak inflasi.
“Pemda dapat menggunakan BTT untuk melakukan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya,” tegas Fatoni.
Lanjut Fatoni, sehingga dalam keadaan darurat dan kondisi mendesak, daerah bisa menganggarkan pada APBD perubahan.
“Termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran,” ucap Agus Fatoni.
Fatoni juga menjelaskan, dasar penggunaan BTT sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) pada peraturan itu disebutkan bahwa keadaan darurat meliputi beberapa hal. Pertama, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Kedua, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Ketiga, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
“Sementara berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) menyatakan bahwa keperluan mendesak meliputi, pertama, kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Kedua, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Ketiga, pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keempat, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan/atau masyarakat,” imbuh Fatoni.
Di sisi lain, Fatoni menekankan pentingnya Pemda untuk membantu pengendalian inflasi di daerah dengan melakukan berbagai strategi dan inovasi. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Menurut Fatoni, Pemda dapat mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengaktifkan Satgas Pangan, memastikan BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, dan dapat melaksanakan gerakan hemat energi.
Selain itu, Pemda dapat melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antardaerah, mengintensifkan jaring pengaman sosial, dan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bank Indonesia (BI) untuk mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota.
“Upayakan inflasi ini sebagai isu prioritas, membangun sinergi semua stakeholder dan jangan membuat masyarakat panik serta buat masyarakat agar tetap tenang,” pungkas Fatoni.
Rakornas ini terselenggara Atas kerja sama Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Kepri sehingga Rakornas bisa terselenggara.
Kegiatan ini dihadiri TAPD Provinsi, Kabupaten/Kota di Batam yang antara lain Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selain itu, hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepri.
TNews, PALUTA – Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., resmi menutup pameran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka Ulang Tahun Kabupaten Padang Lawas Utara yang ke 15 diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Rabu (30/11/2022).
Penutupan pameran pembangunan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Lawas Utara H. Hariro Harahap, SE., M.Si, Bupati Padang Lawas Utara 2 Periode 2008-2013 dan 2013-2018 Drs. H. Bachrum Harahap, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Padang Lawas Utara beserta anggota DRPD Padang Lawas Utara, Kajari Padang Lawas Utara, Dandim 0212/TS, Kapolres Tapsel atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara, Pimpinan OPD, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Padang Lawas Utara, Ketua DWP Padang Lawas Utara, Para Pimpinan Perbankan dan Perusahaan Swasta serta tamu undangan lainnya.
Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, S.STP, M.Si., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Marpesta HUT Kabupaten Padang Lawas Utara yang ke 15 Tahun.
Ia berharap semoga hiburan serta pameran pembangunan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hasil-hasil, media promosi bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat dan menjadi wahana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menginformasikan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju, dan beradat.
“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan seluruh masyarakat Padang Lawas Utara yang telah menyukseskan pelaksanaan perayaan marpesta dan pameran pembangunan ini,”ujar Bupati.
TNews, LABURA – Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, S,.E.,M.M Di dampingi Sekretaris Daerah Labura Muhammad Suib, S.Pd., M.M menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Lapangan Astaka Pancing, Medan. (29/11)
Gubernur dalam sambutannya menyampaikan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini berharap untuk seluruh kepala daerah tetap menjaga amanah, jangan menerima suap, gratifikasi, jual beli jabatan dan segala jenis yang berbau korupsi.
Wakil Ketua KPK RI menyampaikan dalam pidato nya Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk kezaliman terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan.
Untuk menutup celah korupsi, pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel.
“Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara nyata bersatu padu bangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi,” ujarnya.
Turut Hadir Wakil Ketua KPK RI, Gubernur Sumatera Utara beserta para gubernur Se- Sumatera dan para Bupati/Walikota Se Sumatera Utara, dan unsur Forkopimda.
TNews, LABUHANBATU – Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga MKM menghadiri hari anti korupsi sedunia Tahun 2022, di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang, Selasa (29/11).
Dihadiri kepala daerah sewilayah I Korsupgah KPK RI di antaranya Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan Wagub Sumbar Audy Zoinaldy, Kapolda Sumut RZ Panca Putra Simanjuntak, perwakilan Forkopimda Sumut, Bupati dan Walikota, serta Pimpinan OPD Pemprov Sumut.
Dalam Gubernur Edy Rahmayadi, Ia mengaku merasa bangga karena Sumatera Utara terpilih sebagai Tuan Rumah Road to hari anti korupsi (Hakorda) wilayah I.
“Saya turut bangga lantaran sumut jadi tuan rumah memperingati Hakorda ini,” ucapnya.
Gubernur juga mengatakan dalam pengawasannya, KPK telah membuat beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar penyelenggara pemerintahan. Pertama yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua jual beli jabatan. Ketiga gratifikasi dan keempat suap menyuap serta kelima kelima penggelembungan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban untuk kepentingan pribadi.
Ia berharap dengan diadakannya peringatan hari antikorupsi sedunia ini, kita bisa berkomitmen untuk memberantas korupsi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan survei penilaian integritas yang diadakan KPK RI pada kementerian, lembaga, instansi dan daerah memperoleh capaian rata-rata nasional sebesar 72%. Menurutnya hal ini cukup baik mengingat target nasional yang ditargetkan 70%.
Alexander juga menjelaskan bahwa penurunan tingkat korupsi tergantung pada komitmen kepala daerahnya.
“Oleh sebab itu, komitmen kepala daerah terus kami bangun,” tutup Alex.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sumut juga meluncurkan Whistleblowing System. Program ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaduan atau pelaporan tindak pidana korupsi di Pemprov Sumut. Aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KPK RI.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama anti korupsi oleh gubernur sumatera utara dan kepala daerah se wilayah I Korsupgah KPK RI.
TNews, LABUHANBATU – Ketua Tim Penggerak PKK Labuhanbatu Ny. dr. Hj. Maya Hasmita Erik Adtrada, Sp.OG. MKM menghadiri Rapat Koordinasi Nasional TP-PKK Tahun 2022 dengan tema Pemantapan Program untuk Keberhasilan Rencana Induk Gerakan PKK 2021-2024 yang dibuka langsung oleh Ibu Negara Republik Indonesia, Ny. Iriana Joko Widodo dan dilanjutkan dengan pemaparan dari berbagai narasumber di Grand Ballroom JIEXPO Convention Center Arena JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).
“Rakornas ini sangat penting untuk menyelaraskan program dan juga capaian target-target program yang telah diselenggarakan PKK, membuat gerakan PKK makin maju dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” kata Ibu Negara Republik Indonesia, Ny. Iriana Joko Widodo.
Kemudian di dalam menghadapi krisis pangan yang terjadi saat ini, Ibu Negara, Iriana Joko Widodo mengungkapkan sejumlah program dapat dilakukan oleh TP PKK seperti penguatan kemandirian dan ketahanan pangan keluarga dengan gerakan menanam tanaman yang bermanfaat bagi konsumsi keluarga.
“Saya berharap untuk penanaman tiga (tanaman obat keluarga) juga dilanjutkan kembali karena sekarang adanya pandemi ini tanaman toga sangat bermanfaat bagi kita semuanya,” pintanya.
Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Ny. dr. Hj. Maya Hasmita Erik Adtrada, Sp.OG.MKM yang hadir dalam Rakornas, mengapresiasi arahan dari Ibu Negara. Terlebih, dengan semangat yang terus digelorakan.
“Ibu Negara memberi arahan, tetap semangat, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat meskipun kita relawan tapi kontribusi kita masih ditunggu. Baik dalam penanganan stunting, gizi, ketahanan pangan keluarga, kesehatan, dan pembentukan karakter masyarakat,”Tuturnya.
Ia menyampaikan terima kasih atas sumbangsih tim penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dan kader, salah satunya, dalam penanganan stunting.
“Penanganan stunting (kader berperan) mulai di posyandu, membantu penimbangan, dan identifikasi. Kalau ada balita yang ditemukan kasus, treatment-nya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, edukasi masalah gizi untuk pemenuhan gizi beragam, bergizi, seimbang, termasuk bagaimana keluarga itu bisa memberikan kontribusi ketahanan pangan di masing-masing keluarga, seperti Hatinya PKK,” Jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian juga menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba vlog. PKK Labuhanbatu mendapatkan juara 3 tingkat nasional, “Lomba vlog nasional Ayo membaca dan menjelajahi dunia”.
Sebagai informasi kegiatan pelaksanaan rakor tingkat nasional tahun 2022 dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 28 November 2022 hingga 29 November 2022 yang dihadiri oleh Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian Tim Penggerak PKK Pusat, Ketua Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
TNews, Minut Sulawesi Utara – Bupati minahasa utara Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., menerima piagam penghargaan Satyalancana Dharma, Aditya Karya Mahatva Yodha dari Pengurus Nasional Karang taruna, atas kepedulian, karya bakti dan pengabdian sosial yang telah dilakukan bersama-sama dan berkolaborasi dengan karang taruna di Bulan Bakti Karang Taruna Nasional, Solo Jawa tengah rabu, (30/11 2022)
Pengurus Nasional Karang Taruna menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) dan Expo sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 dalam acara bulan Bakti Karang Taruna Nasional di Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa-Kamis, 29 November sampai 1 Desember 2022.
Dalam acara tersebut diberikan penghargaan kepada 57 kepala daerah dan 27 Ketua Karang Taruna Provinsi se-Indonesia yang begitu besar kecintaan dan kepeduliannya terhadap kegiatan sosial Karang Taruna.
Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna, Didik Mukrianto menjelaskan “Pemberian penghargaan Satyalancana Aditya Karya Mahatva Yodha kepada gubernur, bupati/wali kota, pemimpin dan tokoh se-Indonesia di Balai Kota Surakarta, yang selama ini peduli terhadap Karang Taruna serta memberikan karya bakti, pengabdian sosial bersama-sama Karang Taruna”.
Ia menambahkan Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang independen, lahirnya Karang Taruna dilatarbelakangi oleh keprihatinan dan keterpanggilan sosial, karena banyaknya anak yatim piatu yang putus sekolah, dan banyaknya generasi muda yang menyandang permasalah sosial. Sehingga diharapkan anggota Karang Taruna terus menjadi moral force, sosial kontrol dan agen perubahan yang baik untuk bangsa ini,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh kementrian sosial RI, Ketua MPKT(Majelis Pertimbangan Karang Taruna) Nasional, Mas Gibran Rakabuming yg juga Walikota Solo, Ketua Umum PNKT (Pengurus Nasional Karang Taruna, Dr.H. Didik Mukrianto, SH.MH yg juga Anggota DPR RI, 57 Kepala Daerah yg menerima penghargaan dan 27 Ketua Karang Taruna Provinsi se Indonesia. (Penyunting MT)
Foto Pembukaan Sail Indonesia ke-12 bertempat di kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
TNews, MALUKU UTARA TIKEP – Pemerintah Daerah kota Tidore Kepulauan (Pemkot Tikep) melalui Bapelitbang mengatakan, bahwa pihaknya sangatlah bersyukur dengan pernyataan dipaparkan langsung oleh Menteri RI. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pada puncak perhelatan Sail Tidore, Sabtu, (26/11), akhir itu.
Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Bapelitbang (Kabid), Ramli Saraha, ketika ditemui dikantornya, (28/11), waktu itu.
Dia mengungkapkan, dengan adanya penetapan diutarakan Pemerintah Pusat tersebut, baginya, Ini sudah menjadi peluang pintu masuk Pemkot Tidore untuk mulai melaksanakan kesiapan administrasi yang dibutuhkan sesuai prosedural diberlakukan.
“Jadi produsernya bagaimana, kita harus mengikuti untuk masuk kedalam basis kawasan strategis pariwisata nasional,” Ucapnya.
Kendatipun diwacanakan hanyalah sebatas ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Iapun mengakui, bukan hanya itu saja yang bakalan diburu oleh Pemkot pada kesempatan ini, tetapi juga menyasar kawasan ekonomi khusus.
Olehnya itu, lanjut dia, nantinya rencananya akan dibentuk tim khusus (Timsus) untuk duduk secara bersamaan, ditambah lagi, akuinya hal tersebut telah dibicarakan langsung dengan Kepala Badan Bapelitbang, yakni,
“Jadi ada tim dibagi didorong masuk kedalam basis kawasan strategis pariwisata nasional, begitupun sebaliknya dengan kawasan ekonomi khusus,”Ujarnya.
Ia bilang, awalannya pihaknya begitu mengharapkan agar dapat dimasukkan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sepertinya halnya yang sudah diperoleh kabupaten kepulauan Morotai sekarang ini.
Sebelumnya perlu diketahui, selepas Sail ke-12 digelar, wacana menjadikan Kota Tidore Kepulauan(Tikep)sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional mengemuka diruang publik.
Isu ini kemudian menjadi menarik untuk diperbincangkan, dikarenai kota Tidore kepulauan belakangan ini dijumpai belum dimasukan kedalam 10 KSPN yang menjadi program prioritas pemerintah pusat
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016, ada berjumlah 10 daerah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yaitu, Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat).
