TNews, NASIONAL – KPK merencanakan pelantikan 1.274 pegawai sebagai aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni 2021. Di sisi lain, polemik alih status pegawai itu masih terus bergulir. Dilihat dari cuitan Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, Senin (31/5/2021), tampak foto yang menampilkan satu ruangan yang telah didekorasi dengan kain berwarna merah dan putih di dindingnya. Foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tampak terpasang, sementara burung Garuda berada di tengah-tengahnya. Terdapat 4 standing mic serta satu meja panjang dengan latar bertulisan ‘Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Komisi Pemberantasan Korupsi’.
Karpet merah pun tampak menutupi seluruh lantai. Namun Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum memberikan respons perihal itu. “Besok 1 Juni 2021. Kami tak berdiri di karpet itu lagi. Di Gedung Merah Putih. Gedung yang dibangun penuh perjuangan, keringat, dan air mata,” ucap Giri dalam cuitannya itu. “Dari kumpulan receh koin, dari si miskin pun ada. Merah itu akan pudar, putih itu pun kusam. Garudaku berlinang, 75 anak bangsa adalah asa,” imbuhnya. Giri merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk alih status sebagai ASN. Mereka saat ini tengah berjuang mempersoalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi mekanisme alih status pegawai ASN.
Di sisi lain sebagian pegawai KPK yang lulus TWK meminta penundaan pelantikan menjadi ASN. Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko–yang termasuk dalam 75 pegawai KPK tak lulus TWK–mengatakan jumlah pegawai KPK yang meminta penundaan pelantikan ASN itu hampir 600 orang. “Iya betul. Jam 09.05 WIB, pagi tadi, itu sudah 588. Mungkin sekarang naik lah mendekati 600,” ujar Sujanarko. Sujarnarko mengungkap alasan ratusan pegawai KPK itu meminta penundaan pelantikan sebagai ASN. Mereka disebut ingin KPK menyelesaikan terlebih dahulu polemik TWK. “Ya alasan ditunda, jadi gini, minta ditunda dengan alasan satu, supaya masalah TWK tuntas karena dia (para pegawai KPK) melihat ada permasalahan di proses TWK. Terus dia melihat ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dan Undang-Undang KPK, gitu,” tambahnya.
“Yang banyak (minta pelantikan ASN itu) juga di inda (informasi dan data) itu, di inda itu PJKAKI 100 persen (pegawai yang ingin pelantikan ditunda). Terus yang kedua di pengaduan masyarakat dan pelayanan itu 100 persen minus direkturnya saja. Yang di DNA, data dan analisis antikorupsi, itu sudah 67 (persen). Nah, mau naik terus itu (jumlah pegawai yang ingin pelantikan ditunda). Yang belum bergerak itu memang yang ini, yang manajemen informasi karena direkturnya dari Kominfo itu,” ungkapnya. Perihal itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sempat memberikan tanggapan. Dia mengaku menghargai hal itu dan akan membahasnya hari ini.
“Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai karenanya akan kami bahas Senin (31/5/2021) besok,” ujar Ghufron pada Minggu (30/5) kemarin. Namun, Ghufron tidak merinci ada berapa pegawai KPK yang ingin agar pelantikan ASN ditunda. Ghufron hanya mengatakan pimpinan KPK sudah menerima surat permohonan penundaan pelantikan pegawai KPK sebagai ASN pada 1 Juni 2021 nanti. Ghufron menyebut pelantikan pegawai KPK yang lolos TWK di 1 Juni mendatang merupakan bentuk penghormatan di Hari Lahir Pancasila. “Sesungguhnya komitmen kami untuk melantik pada tanggal 1 Juni hal tersebut untuk memperingati dan menghormati hari lahir Pancasila sehingga secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK pancasilais,” tambahnya.
Sumber : detik.com
