TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu, mulai melaksanakan pembangunan Shelter Bus atau tempat pemberhentian bus di 22 Titik Kotamobagu.

Seperti disampaikan, Kepala Dishub Kotamobagu Nasli Paputungan, melalui Sekretaris Dishub Sugiyarto Yunus Kamis (13/09/2018). Memang proses pembangunan ShelterI tersebut mulai dilaksanakan.

“Untuk tahap I ini ada 22 titik Shelter bus, dimana realisasinya ada di Kotamobagu Selatan, Barat hingga Timur,” kata Sugiyarto.

Lanjutnya, kemungkinan Shelter tersebut sudah bisa di gunakan di bulan November nanti.

“Anggaran 1 Miliar lebih ini target selesai bulan November realisasinya,”ujarnya.

Dia menambahkan, dalam 22 titik tersebut akan di operasikan bantuan Bus dari Pemerintah Pusat. “Nanti ada 5 Bus bantuan akan beroperasi. Untuk persoalan apakah digunakan berbayar atau gratis tinggal menunggu kebijakan dari atas,” tandasnya.

Tim Totabuan News

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kotamobagu, sekira pukul 10.30 Wita mengamankan 7 remaja yang diduga, sedang pesta Minuman Keras (Miras), di salah satu kamar kostan yang ada di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat.

Kepada awak media, Kepala Seksi (Kasi) Pengamanan, Satpol-PP, Youldy Kahiking mengatakan sejumlah remaja ini akan didata.

“Kami akan mendata, di tempat kos itu kami juga mengamankan botol bekas air mineral berisi minuman yang diduga minuman keras, dan kami juga memungut beberapa sachet bungkus obat-obatan,” jelasnya.

Menurutnya, pemeriksaan ini setelah dilakukan, setelah mendapat informasi dari masyarakat yang meresahkan aktifitas dikost tersebut.

“Memang lagi patroli, dan mendapat laporan warga. Kami akan memintakan mereka membuat surat penyataan agar tidak mengulangi lagi,”jelasnya.

Tujuh remaja ini, lanjutnya, terdiri dari lelaki dan perempuan.

“Kami akan memulangkan jika ada orangtua masing-masing yang datang menjemput.

Terpisah, salah seorang remaja, FT alias Fan (16) mengatakan, tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan teman-temannya.

“Saya sedang dijalan pulang, dan saya diajak teman. Jadi saya baru datang, saya juga tidak minum,” jelasnya.

Peliput: Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Diserahkannya Surat Keputusan (SK) Alih Kelolah dari Badan Pengelolaan Perguruan Tinggi Universitas Kotamobagu Dumoga (UDK) kepada Pemerintah, Kamis (13/09/2018), di Rumah Dinas (Rudis) Walikota, kian membuat jalan Bolaang Mongondow Raya (BMR) menjadi provinsi terbuka lebar.

Walikota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara mengatakan, ini merupakan angin segar untuk perbaikan dunia pendidikan, di BMR.

“Alhamdulilah, ini adalah wujud komitmen atas dunia pendidikan. Apalagi UDK merupakan Universitas tertua di BMR,” kata Walikota.

Menurut Walikota, semuanya tidak lepas dari usaha dan bakti Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo, yang kala itu masih sebagai Anggota Komisi 10, DPR RI.

“Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepedulian besar Bupati Bolmong yang kala itu masih di legislatif pusat. Beliau kepada saya mengatakan, tugas Walikota adalah mampu menyelesaikan UDK di anatara kesemrauatan yang ada, dan alhamdulilah hari ini berbuah manis,” ungkapnya.

Tak bisa dipungkiri, lanjut Walikota, keberadaan Universitas adalah salah satu syarat untuk menjadi provinsi.

“Ini perlu didorong, tak hanya Pemkot dan Pemda Bolmong, tapi semua pemerintah yang ada, mengingat ini juga adalah salah satu syarat agar menjadi Provinsi. Ini kian memantapkan kita bisa menjadi provinsi,” singkat Walikota.

Senada, Ketua Yayasan Kotamobagu mandiri, Prof. Dr. Umar MSc, yang juga Mantan Rektor UDK mengatakan, perjalanan perkembangan UDK tidak lepas dari peran Pemerintah Kota, terutama Bupati Bolmong, Yasti Seopredjo yang kala itu masih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.

“Kami banyak berbincang tentang bagaimana dunia pendidikan di Bolaang Mongondow, termasuk juga bagaimana UDK ini,” jelasnya.

Dirinya berharap, UDK akan terus bekembang dan menjadi kebanggaan Bolaang Mongondow Raya.

“Semoga terus berkembang, karena dalah satu syarat untuk jadi provinsi, harus ada Perguruan Tinggi, tak perduli Negeri atau Swasta. Sehingga, kita bisa melebur dan mendorong UDK lebih berkembang, unggul dan diridhoi,” pungkasnya.

Peliput: Neno Karlina

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Menerapkan profesionalitas kemitraan kerja dalam program penyebarluasan informasi pemerintah daerah, maka tahun 2019 nanti, Pemkot Kotamobagu mewajibkan semua wartawan mitra kerja, harus mengantongi Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan (Infokom) Kota Kotamobagu Yanni Umar SE, saat diwawacarai sejumlah wartawan, Rabu, (12/09/2018), diruang kerjanya.

“Sudah saatnya Pemerintah Kota Kotamobagu menerapkan profesionalitas dibidang kemitraan kerja dengan media massa, khususnya wartawan yang bekerja pada perusahaan pers yang menjadi mitra kerja, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan,” tandas, Yani Umar.

Menurutnya, Sertifikat Kompetensi Wartawan merupakan sebuah syarat yang sebenarnya mutlak diterapkan dalam hal kemitraan kerja, apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan penyebarluasan informasi pemerintah daerah menggunakan media massa. “Pemerintah Kotamobagu menghendaki wartawan yang menjadi mitra kerja, telah dinyatakan lulus sertifikasi oleh Organisasi Wartawan sebagai lembaga pers yang disahkan oleh Dewan Pers RI. Kami sudah berkordinasi dengan Organisasi PWI yang tercatat memiliki kepengurusan di Kota Kotamobagu. Kompetensi wartawan amat penting, tentu sertifikasi kompetensi memang tidak hanya berlaku dan, baik dibidang medis (kesehatan) maupun bidang pendidikan,” jelasnya.

Terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran Negara yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kotamobagu dibidang penyebarluasan informasi Pemda menggunakan media massa, maka menurut Yanni Umar, sudah saatnya mengikuti regulasi Dewan Pers RI, agar Pemkot Kotamobagu bisa lebih memilah mitra kerja yang memenuhi aturan. “Sebenarnya Pemerintah Kotamobagu hanya menuntut profesionalitas yang memang sudah diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers RI, Tentang Kompetensi Wartawan. Diskominfo hanya mempertegas legalitas seorang wartawan sesuai aturan diatas, apalagi ketika menjadi mitra kerja Pemda Kotamobagu, maka harus memenuhi standart kompetensi dalam tugas-tugas peliputan dilapangan,” ungkap Yanni Umar.

Dia mengimbau, agar wartawan mitra kerja Pemkot Kotamobagu yang masih belum memiliki Kartu dan sertifikat Kompetensi Wartawan yang diterbitkan oleh Organisasi Wartawan dan Dewan Pers RI, maka segera mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan melalui organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers RI.

Tim Totabuan News