TNews, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali meraih prestasi membanggakan. Layanan pengaduan masyarakat “LAPOR KAND4” meraih penghargaan berupa Anugerah Inovasi Pembangunan Terpuji Kategori Inovasi Layanan Aduan Masyarakat pada ajang DetikJatim Awards 2023.

Penghargaan diterima langsung oleh Pj. Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si selaku inisiator layanan pengaduan masyarakat “LAPOR KAND4” di Kertanegara Convention Hall, The Singhasari Resort Kota Batu, Senin (27/11/2023).

Anugerah Program Terpuji Kategori Inovasi Layanan Aduan Masyarakat oleh Detik Jatim ini diberikan kepada lembaga pemerintah yang telah melakukan terobosan berarti terhadap layanan publik, sehingga berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan Press Release nya, Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap jajaran redaksi DetikJatim atas apresiasi yang diberikan kepada Pemkab Probolinggo serta kerja sama yang baik dalam membangun citra baik di Kabupaten Probolinggo.

Pj Bupati Ugas mengatakan hal ini merupakan surprise tersendiri. Pasalnya layanan Lapor Kand4 bukanlah sebuah inovasi yang muluk-muluk, pihaknya hanya ingin mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Karena Lapor Kand4 berbasis pesan WhatsApp yang sudah sangat familiar dengan masyarakat, Pj Bupati Ugas menilai masyarakat lebih mudah menerima adanya layanan aduan masyarakat ini. Terbukti banyaknya jumlah aduan yang diterima sejak awal dilaunchingnya layanan Lapor Kand4.

“Sejauh ini sudah ada ratusan laporan yang disampaikan masyarakat dan hampir 100% laporan telah ditindaklanjuti. Jenis aduan yang kami terima pun sangat beragam tidak hanya berkutat masalah infrastruktur saja, tetapi meluas ke berbagai keluhan yang lebih kompleks, seperti permasalahan lingkungan, bahkan permasalahan keluarga,” ungkapnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas mengemukakan, apresiasi ini merupakan umpan balik motivasi, sekaligus pelecut semangat bagi pihaknya untuk terus berkarya. Karena melayani masyarakat itu tanpa batas, karena pelayanan masyarakat juga terus berproses mengikuti jaman.

“Oleh karena itu kami juga harus selalu siap dan Alhamdulillah tim kami di Pemkab Probolinggo mampu bersinergi untuk melayani aduan-aduan ini sehingga inovasi layanan ini bisa berjalan optimal. Saya harap hal ini mampu mendongkrak nama baik Pemkab Probolinggo di mata publik,” harapnya.

Awarding yang digelar kali pertama oleh DetikJatim ini, selain untuk mengapresiasi tokoh penting di Jawa Timur dan lembaga yang mampu mendorong inovasi di lingkungan pemerintahan daerah, juga diberikan kepada beberapa lembaga swasta, usaha mikro, dan komunitas masyarakat yang memiliki pengaruh sosial yang baik dan memiliki tata kelola yang baik.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka upaya pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas perekonomian, keterjangkauan harga, dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, Selasa (28/11/2023).

Kegiatan yang digelar di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si, Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto dan narasumber Analis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Suwandi Suryaputra.

HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah ini diikuti oleh para Asisten, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perbankan, Perusahaan dan Forum CSR Kabupaten Probolinggo.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengharapkan agar inflasi bisa terkendali sehingga perekonomian bisa dijaga dan sesuai dengan yang direncanakan.

“Harapan kedepan mudah-mudahan survei kedepan tidak hanya ada di Pemkot Probolinggo saja, tetapi juga di Kabupaten Probolinggo sehingga dampak ekonomi bisa menilai secara langsung bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Sementara Analis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Suwandi Suryaputra menyampaikan ekonomi wilayah kerja hampir sama dengan Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur konstruksi mengalami perlambatan makanya malah meningkat.

“Inflasi di wilayah Jawa Timur ditentukan oleh 8 kota. Kita ada di Kota Probolinggo dan Kota Malang, tim ada 8 kota. Kita Probolinggo dan Kota Malang. Inflasi ada pada kisaran 3,24 yoy. Inflasi tidak boleh 2 digit karena akan mematikan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Inflasi perlu untuk menggerakkan ekonomi,” ungkapnya.

Menurutnya, upaya pengendalian inflasi berada pada koridor Gerakan Nasional Pengendali Indikasi Pangan (GNPIP). “Selain itu perlu adanya kerja sama antar daerah untuk bisa menekan inflasi. Perlu adanya upaya penguatan kembali kerja sama dengan instansi terkait,” terangnya.

Sedangkan Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan inflasi yang terkendali sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing potensi wilayah, menjaga pendapatan riil masyarakat dan menjaga iklim usaha yang kondusif yang berdampak pada naiknya penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Inflasi rendah dan stabil mutlak diperlukan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta terjaganya daya beli masyarakat yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Pj Bupati Ugas, strategi TPID dalam pengendalian inflasi tahun 2023 diantaranya 4 K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif). “Serta melakukan pendampingan dan sinergi dalam optimalisasi anggaran dari Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Pj Bupati Ugas menerangkan memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Oktober 2023 Nomor : 500/41487/021.1/2023 Perihal Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2023 sesuai arahan Mendagri, upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi antara lain melaksanakan operasi pasar murah dalam meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok dan melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang serta memastikan ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (CPD).

“Selain itu, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, memperkuat kerja sama konkret Business to Business antara daerah defisit dengan daerah surplus. Gerakan menanam, dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan,” terangnya.

Disamping itu, merealisasikan Belanja Tidak Tetap (BTT), yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas perekonomian di daerah. “Serta, dukungan trasnportasi dari APBD, mendukung aksesibilitas dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis,” tegasnya.

Pj Bupati Ugas menerangkan hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi menghadapi Natal dan Tahun Baru dalam rangka antisipasi adanya gejolak kenaikan harga beberapa komoditas tertentu dan menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan barang strategis lainnya karena adanya peningkatan volume konsumsi antara lain melakukan pemantauan terkait ketersediaan dan harga beras (Cross Check data dan Cross Check lapangan). Perlu melakukan pengecekan terkait urusan beras karena ada Super El Nino yang mengakibatkan kekeringan ekstrem yang diprediksi hingga 2024.

“Seluruh anggota TPID sedari awal harus mampu mengantisipasi berbagai risiko kenaikan harga jelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Satgas Pangan dapat terus memantau dan menindaklanjuti apabila terjadi potensi penimbunan oleh spekulan. Pertamina harus menjaga kecukupan pasokan bahan bakar terutama gas LPG dan BBM, sekaligus memastikan agar LPG bersubsidi hanya disalurkan kepada penduduk miskin dan usaha mikro,” ujarnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas meminta agar memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan yang berpotensi memicu inflasi seperti beras, daging ayam ras, daging sapi, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, cabe merah dan cabe rawit. Memastikan kelancaran distribusi sembako menjelang Natal dan Tahun Baru. Perum Bulog Kantor Cabang Probolinggo maupun Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian agar melakukan operasi pasar.

“Harus bersinergi dengan stakeholder dan perbankan dalam upaya meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sinergi dengan perbankan yang berperan penting dalam dukungan penyediaan pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM untuk pemulihan perekonomian Indonesia, sehingga dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Penjabat (Pj.) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Probolinggo di pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Selasa (28/11/2023).

Hadir siang itu Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Santiyono, Kepala Dinas PMD Fathur Rozi dan perwakilan Camat. Hadir pula Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur H. Suyoto M. Muslih bersama pengurus.

Siang itu pengurus PPDI Kabupaten Probolinggo masa bakti 2023-2028 diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, H. Suyoto M. Muslih.

Pada sambutannya, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur H. Suyoto M. Muslih menegaskan perangkat desa wajib mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka kemajuan daerah dan desa.

Dijelaskan pula oleh H. Suyoto, sebagai organisasi, keberadaan PPDI merupakan wadah untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya yaitu perangkat desa.

Sementara Pj. Bupati Ugas pada sambutannya menyampaikan selamat kepada pengurus PPDI Kabupaten Probolinggo yang dilantik siang itu.

“Selamat dan sukses. Semoga PPDI kedepan bermanfaat dan barokah bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Ditegaskan Pj. Bupati Ugas, Perangkat Desa harus mendukung dan loyal kepada pimpinan selama tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memasuki tahun politik, Pj. Bupati Ugas meminta Perangkat Desa untuk menjaga kondusifitas di wilayahnya.

Kepada pengurus dan anggota PPDI, Pj. Bupati Ugas meminta agar PPDI sebagai wadah bersatunya para perangkat desa agar difungsikan semaksimal mungkin untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi anggota dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Probolinggo.*

Reporter : Fijai

TNews, PROBOLINGGO – Ketua koordinator Team TRABAS (Komunitas Jurnalis Nusantara) memenuhi panggilan Polres Probolinggo Unit Pidter.

Kedatangan ketua koordinator didampingi oleh ketua DPC LSM KPK Nusantara, dan beberapa orang anggota dari media yang tergabung di TRABAS (Komunitas Jurnalis Nusantara), atas aduan/laporan perihal menghalangi wartawan di saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Polres Probolinggo Unit Pidter melayangkan surat panggilan kepada Syahrony Kaperwil media online Portal Jatim, yang mana Syahrony juga sebagai koordinator Team TRABAS. Dalam kasus ini Syahrony sebagai korban, hadir ke Polres untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan menghalang-halangi, menghambat tugas wartawan di saat menjalankan tugasnya yang dilakukan oleh oknum komanditer CV PSN (Prima Selaras Nusantara) pengelola tambang galian C di Desa Brabe beberapa pekan lalu.

Herry S.Sos selaky Sekjen TRABAS (KJN) kepada media TNews mengatakan, “Walaupun tadi kami menunggu hampir 2 jam, dari jam yang tercantum dalam surat panggilan namun, Kali ini kami sangat mengapresiasi kinerja Polres Probolinggo khususnya Unit Pidter ini membuktikan kesigapan, dan keseriusannya dalam menangani kasus.

Kedepan kami berharap dan kami tunggu proses kasus ini sampai selesai. Ini sudah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers),” harapnya.

Kaperwil media portal Jatim, Syahroni menyampaikan, “Kami sebagai korban dimintai keterangan oleh penyidik, perihal kronologis kejadian dugaan menghalang-halangi, menghambat tugas di saat kami menjalankan tugas, adapun oknum yang Saya laporkan, yaitu oknum Komanditer CV PSN (Prima Selaras Nusantara),” tutur Syahroni.

“Harapan saya, kasus ini sudah diproses, bagaimana kedepan proses kasus ini berjalan sesuai prosedur yang ada agar supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di kemudian hari, ada efek jera,” harap Syahroni.

Dalam kasus ini, Ketua DPC LSM KPK Nusantara HK menambahkan, “Kami sebagai fungsi kontrol dari LSM KPK Nusantara pengaduan/pelaporan ke Mapolres Kabupaten Probolinggo segera dituntaskan sampai ke akar-akarnya biar kedepannya tidak ada lagi korban korban berikutnya,” tegas HK.

Kepada Kapolres Probolinggo Kami meminta agar supaya kasus yang belum terselesaikan terkait mengintimidasi dan menghalang-halangi kinerja jurnalistik mohon segera ditindaklanjuti karena dalam satu tahun 2023 ini kasus-kasus pelaporan terkait mengintimidasi dan menghalang-halangi tugas jurnalistik tidak jalan ada apa dengan Polres Probolinggo?

“Harapan Kami, Kapolres Probolinggo mengusut tuntas beberapa kasus kekerasan terhadap sehingga tugas jurnalistik merasa nyaman dan aman, para pelaku harus segera ditindak keras sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ini dan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” pungkas HK.*

Reporter : Fijai