TNews, PROBOLINGGO – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) fasilitasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Selasa (7/11/2023) di Pendopo Kecamatan Wonomerto.
Kegiatan yang mengundang para Kepala Desa (Kades) bersama Perangkat Desa, BPD, Ketua RT serta Ketua RW se-Desa Kedungsupit dan Kareng Kidul Kecamatan Wonomerto ini dihadiri oleh Camat Wonomerto Ali Kusno didampingi Sekretaris Kecamatan Wonomerto Rasyidhi dan Sony Alfian dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
Rakor fasilitasi pungutan PBB-P2 ini terdapat hal-hal yang harus dilakukan evaluasi PBB untuk tahun 2024. Evaluasi ini sudah berjalan 1 minggu yang dilakukan sebagai upaya pendekatan kepada Kades dan Perangkat Desa sebagai pemungut PBB dengan menghadirkan narasumber dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo dan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan cara-cara agar supaya dapat melakukan percepatan atau lunas lebih awal PBB-P2 di tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Wonomerto di tahun 2024 mendatang.
Camat Wonomerto Ali Kusno menyampaikan ucapan terima kasih dan baik atas kinerja para Kepala Desa beserta perangkat Desa yang telah berupaya melakukan pelunasan PBB-P2 tahun 2023 untuk Kecamatan Wonomerto.
“Alhamdulillah, dari 11 desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonomerto ini, semuanya sudah lunas 100% dalam melakukan pembayaran PBB-P2 untuk tahun 2023,” katanya.
Sementara narasumber dari BBPKAD Kabupaten Probolinggo Sony Alfian menyampaikan apabila nantinya setelah penerimaan SPPT 2024 di bulan Februari dapat segera memilah lokasi yang sekiranya dianggap sulit atau ada perubahan dalam kepemilikan tanah.
“Semoga kegiatan ini menambah manfaat dan dapat meningkatkan kinerja para kepala desa di lingkungan Kecamatan Wonomerto dalam hal pelunasan PBB-P2 sekaligus waktu pelunasannya bisa lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.*
Reporter : Fijai
