TNews, NASIONAL – Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak gegabah dalam melihat dan menilai kondisi di Papua. Hal ini disampaikan Amiruddin menanggapi pernyataan Ketua BNPT Komjen Pol Boy Rafly Amar yang berniat memasukkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masuk dalam kategori organisasi terorisme. “Saya rasa jangan gegabah lah dalam melihat dan menilai kondisi di Papua,” kata Amiruddin, Selasa (23/3).
Korban, kata Amiruddin, memang banyak yang berjatuhan sehingga itu menjadi persoalan serius di Papua. Meski begitu pengkategorian OPM sebagai organisasi terorisme bukan jalan keluar yang tepat. Menurut Amiruddin sebelum menyematkan kategori organisasi teroris perlu ada kajian yang mendalam dan membuka ruang komunikasi dengan melibatkan banyak pihak terlebih dulu. “Jangan terlalu emosional, jalan keluar harus dicari yang lebih tepat,” kata dia.
Oleh karena itu, Amiruddin pun mengaku akan segera melakukan komunikasi dengan Boy terkait hal tersebut. Pihaknya kata dia perlu mempertanyakan lebih dalam terkait wacana memasukkan OPM sebagai organisasi terorisme. Menurutnya saat ini jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan berbagai konflik di Papua tidak lain dan tidak bukan adalah dengan melakukan penegakan HAM dan penghormatan hak asasi yang dilakukan semua pihak. “Dari perspektif Komnas HAM ya dengan penegakan HAM dan penghormatan pada HAM oleh semua pihak,” tegasnya lagi.
Sebagai informasi, Kepala BNPT Boy Rafly Amar menyebut lembaganya tengah mengkaji kemungkinan memasukkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)–sebutan pemerintah untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM)–di Papua masuk kategori organisasi teroris. Boy–yang juga pernah menjadi Kapolda Papua kurun waktu April 2017-Agustus 2018 itu–mengatakan kajian tersebut tengah dilakukan dengan menggagas penyelenggaraan diskusi bersama sejumlah kementerian atau lembaga.
Sumber : cnnindonesia.com
