Wapres Ma’ruf Amin Minta Kepala Daerah Pimpin Langsung Program Penurunan Prevalensi Stunting

0
13
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin (tengah) memberikan Pengarahan pada Acara Forum Nasional Stunting (Foto: Kominfo)

TNews, NASIONAL – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan Pengarahan pada Acara Forum Nasional Stunting di Jakarta, Selasa (06/12/2022). Dalam arahannya, Wapres meminta kepada para kepala daerah, mulai dari camat hingga lurah, untuk memimpin langsung koordinasi program penurunan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing.

“Saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa selain dari jajaran struktural, penanganan masalah terkait dengan penurunan prevalensi stunting tergantung pada garda terdepan pelaksana program.

Garda terdepan tersebut di antaranya para tenaga kesehatan di tingkat desa dan masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional.

Untuk itu, diperlukan koordinasi yang matang untuk mengawal sinkronisasi antar unsur pelaksana.

“Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi,” papar Wapres.

“Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” tambahnya.

Dengan demikian, Wapres meminta kepada Kementerian dan Lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, dan Lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya,” imbuh Wapres.

Di kesempatan yang sama, Wapres yang juga selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting tak lupa menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pelaku di lapangan. Ke depan, Wapres mengimbau kepada para pemangku kepentingan untuk bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi.

“Saya sampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Utamanya, para pelaku di tingkat lapangan yang telah bekerja keras sebagai garda terdepan dalam menurunkan prevalensi stunting ” imbau Wapres.

“Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” pungkasnya.

Optimalkan SDM Garda Terdepan

Prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021. Meskipun tren penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai. Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.

“Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” tegas K.H. Ma’ruf Amin.

Lebih jauh, Wapres meminta kepada para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.

“Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” kata Wapres optimis.

Wapres pun berharap, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi, mengingat waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.

“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melaporkan perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kegiatan lainnya adalah praktik Tim pendamping keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.

Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%. “Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%,” harapnya.

Sumber: mediacenterriau.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.